Jumat, 10 Juli 2026

Hadapi Gejolak Global Konflik Timur Tengah, Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Penguatan Ekonomi

Photo Author
Tiarsin Nawacita, Nawacita Post
- Selasa, 10 Maret 2026 | 21:47 WIB
Ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Penguatan Ekonomi Hadapi Gejolak Global Konflik Timur Tengah (Ai)
Ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Penguatan Ekonomi Hadapi Gejolak Global Konflik Timur Tengah (Ai)

NAWACITAPOST.COM — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan serius mengenai kondisi ekonomi global yang tengah berada dalam fase ketidakpastian tinggi.

Hal ini menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, yang diprediksi akan membawa dampak domino terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam sambutannya pada acara Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, pada Senin (9/3/2026).

Acara ini turut dihadiri oleh tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga: HUT ke-29 Kota Bekasi, Wali Kota Salurkan Bantuan Disabilitas dan Beri Peringatan Keras Terkait Disiplin ASN

Ancaman Rantai Pasok dan Lonjakan Subsidi Energi

Pramono menyoroti bahwa posisi geografis dan politik Timur Tengah sebagai lumbung energi dunia membuat ketegangan di wilayah tersebut sangat sensitif terhadap pasar global. Gangguan pada jalur distribusi utama dipastikan akan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita semua harus berpikir keras bagaimana daya tahan kita sebagai bangsa tetap kuat di tengah guncangan ini. Jika perang ini berlarut-larut, pengaruhnya terhadap peta rantai pasok global akan sangat besar," tegas Pramono.

Lebih lanjut, ia membedah beberapa risiko sistemik yang membayangi Indonesia, khususnya Jakarta:

  • Inflasi Barang dan Jasa: Terganggunya logistik internasional akan memicu kenaikan harga komoditas impor dan biaya produksi dalam negeri.
  • Tekanan APBN: Kenaikan harga minyak dunia akan menambah beban subsidi energi secara signifikan, yang pada akhirnya menekan ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berdampak pada alokasi anggaran daerah.
  • Ketahanan Pangan: Jakarta sebagai kota yang sangat bergantung pada pasokan luar daerah dan impor perlu mewaspadai fluktuasi harga bahan pokok.

Baca Juga: Rekam Jejak dan Profil Manto Jorghi Kepala Diskominfo Kota Depok

Instruksi Khusus untuk Jajaran Pemerintah Kota

Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Pramono meminta seluruh jajaran di Pemerintah Kota Jakarta Barat dan wilayah lainnya untuk tidak bersikap pasif. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

"Saya minta seluruh jajaran di Wali Kota Jakarta Barat, Forkopimda, mari kita jaga bersama-sama. Kita akan melalui masa-masa sulit yang harus kita rawat dengan kebijakan yang tepat. Jangan sampai masyarakat kecil yang paling terdampak oleh ketidakpastian ini," tegasnya.

Pramono menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu diambil:

  1. Pengawasan Ketat Harga Pasar: Memastikan stok bahan pangan tetap tersedia dan harga tidak dipermainkan oleh spekulan di tengah isu global.
  2. Efisiensi Anggaran: Memprioritaskan belanja daerah pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat.
  3. Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Memastikan bantuan tepat sasaran untuk memitigasi dampak inflasi bagi warga prasejahtera.

Baca Juga: Perkuat Tata Kelola BUMD, DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati Raperda

Gotong Royong dan Peran PMI

Di hadapan Jusuf Kalla, Pramono juga mengapresiasi peran aktif Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta. Ia menilai bahwa kerja sama lintas sektor melalui program-program sosial merupakan manifestasi nyata dari nilai gotong royong yang menjadi benteng pertahanan terakhir sebuah bangsa saat menghadapi krisis.

Halaman:

Editor: Tiarsin Nawacita

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini