DPR RI Ingatkan Pemerintah Siapkan Skenario Mitigasi Energi di Tengah Gejolak Selat Hormuz

Baca Juga: Rekam Jejak dan Profil Manto Jorghi Kepala Diskominfo Kota Depok

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa gejolak di satu wilayah, seperti Timur Tengah, tidak melumpuhkan seluruh pasokan nasional.

"Kita sudah mulai melakukan pembelian impor energi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan mitra strategis lainnya. Ini adalah bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas pasokan," ungkapnya.

Namun, ia tetap memberikan catatan kritis mengenai aspek fiskal. Kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang atau ketegangan politik dipastikan akan memberikan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

• Kenaikan Beban Subsidi: Setiap kenaikan harga minyak dunia akan memperlebar celah subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
• Risiko Fiskal: Tekanan pada APBN dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam mendanai program pembangunan lainnya.

Baca Juga: Perkuat Tata Kelola BUMD, DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati Raperda

Himbauan Anti Panic Buying

Menutup keterangannya, Komisi VI DPR RI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar mengenai kelangkaan BBM.

Fenomena panic buying justru dinilai akan memperburuk situasi dan menciptakan ketidakstabilan harga di tingkat pengecer.

"Pemerintah bersama BUMN energi (Pertamina) terus memantau kondisi secara real-time. Kami pastikan strategi agar kelangkaan tidak terjadi sudah disiapkan. Masyarakat tidak perlu panic buying," pungkas Firnando.

Melalui koordinasi lintas sektoral yang kuat antara DPR, Pemerintah, dan BUMN, diharapkan ketahanan energi nasional tetap kokoh menghadapi badai geopolitik global tahun 2026.