Benteng Terakhir Hijau Nusantara: Presiden Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan Atasi Karhutla

NAWACITAPOST.COM — Di tengah kepungan asap yang kian mengepung dan melahap ratusan hektare paru-paru hijau Nusantara, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah drastis dan agresif.

 

Demi menyelamatkan ekosistem negara dari ancaman bencana ekologis yang berulang, Presiden menargetkan penguatan hingga 70 ribu Polisi Hutan untuk mengamankan kawasan hutan sekaligus menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif di seluruh penjuru tanah air.

Instruksi strategis tersebut ditegaskan secara langsung oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Jakarta, Senin (12/10/2026), yang khusus digelar untuk merespons eskalasi titik api dan darurat penanganan kebakaran yang masih memerah di sejumlah wilayah vital Indonesia.

 

Terkejut dengan drastisnya penurunan jumlah garda terdepan penjaga hutan saat ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar alokasi dan pemenuhan kuota besar-besaran tersebut segera dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

 

Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut juga mendorong skema sinergi lintas sektoral dengan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk melatih kapasitas personel Polisi Hutan sekaligus memperkokoh benteng pencegahan di lapangan.

“Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu. Ternyata sudah jauh ya. Karena itu tolong sampaikan ke Menpan RB ya. Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah tegas Kepala Negara ini berpacu langsung dengan kondisi kritis di lapangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan situasi terkini di mana total luas lahan yang masih berkobar dan dalam penanganan intensif di enam provinsi prioritas telah menembus angka 639,23 hektare.

 

Provinsi Kalimantan Tengah kini menjadi garis depan pertempuran melawan api, di mana kobaran amuk si jago merah bahkan telah menembus dan mengancam kawasan konservasi terdepan, Taman Nasional Tanjung Puting.

 

Berbagai upaya perlawanan telah dikerahkan, namun operasi pemadaman dari udara (water bombing) menghadapi kendala hebat akibat jarak pandang (visibility) yang merosot tajam terhalang pekatnya jelutong asap.

Merespons kendala cuaca dan medan ekstrem tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh potensi kekuatan pemadaman dioptimalkan tanpa kompromi, termasuk dengan mengerahkan dukungan armada pesawat Angkatan Udara (TNI AU) begitu celah cuaca memungkinkan.

Guna memecah kebuntuan di jalur udara, pemerintah bergerak cepat menyuntikkan dukungan logistik darat secara agresif.

 

 

Presiden Prabowo menyetujui pengerahan langsung 200 unit pompa air bertekanan tinggi serta pembangunan 200 titik sumur bor strategis yang difokuskan pada kawasan rawa-rawa rawan kering.

 

Pembangunan infrastruktur air darurat ini diharapkan menjadi senjata ampuh bagi petugas darat untuk menjangkau titik api yang sulit diakses saat pemadaman udara lumpuh.

Namun, perang melawan karhutla tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan armada di pemadaman akhir.

 

Pemerintah mematok paradigma baru dengan menggeser fokus utama pada sistem peringatan dini berbasis komunitas dan mitigasi presisi dari unit terkecil pemerintahan.

 

“Strategi yang kita telah bahas waktu saya kumpulkan para pakar... bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi mitigasi di tingkat paling bawah di tingkat desa,” ujar Prabowo menegaskan visi jangka panjang penyelamatan lingkungan nasional.