NAWACITAPOST.COM — Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan komitmen penuhnya dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik serta internasional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pengelola keuangan negara.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam sesi wawancara khusus bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Rabu (7/10) silam.
Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa posisi pemerintah sebagai pengelola negara mutlak berlandaskan pada prinsip kepercayaan yang kuat dari segenap rakyat Indonesia maupun komunitas global.
APBN, sebagai instrumen vital penggerak roda negara, harus dikelola secara transparan dan terukur agar fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasinya berjalan optimal.
Suahasil Nazara Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Dok. Kementerian Keuangan)
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Desain Anggaran Ekspansif yang Terukur
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kredibilitas APBN tercermin dari tata kelola pendapatan dan belanja yang tertib. Pemerintah mendesain postur anggaran secara ekspansif namun tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal.
Baca Juga: Gemuruh Mahameru Kembali Membuncah: Gunung Semeru Erupsi Lagi, Muntahkan Abu Vulkanik Seribu Meter
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara diarahkan secara efektif untuk menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Layanan publik dipastikan terus berjalan optimal, operasional pemerintahan dijaga agar semakin efisien, perlindungan sosial diperkuat, serta pembangunan infrastruktur—mulai dari infrastruktur dasar, perdesaan, hingga sosial—dibiayai secara berkesinambungan melalui APBN.
Sebagai wujud nyata komitmen terhadap efisiensi dan kesehatan postur fiskal jangka menengah, pemerintah secara proaktif merancang penurunan defisit anggaran.
Defisit APBN yang diestimasi berada pada kisaran 2,85 persen pada tahun 2026 ditargetkan menyusut menjadi 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2027.
Baca Juga: Uang Rp17 Miliar Tinggal Rp100: Linawati Nasabah BTN Berjuang Empat Tahun Menuntut Keadilan
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ucap sang Bendahara Negara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Mitigasi Fluktuasi dan Prioritas Nasional
Menanggapi potensi fluktuasi pada sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi ditempuh secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Pemerintah menghindari kebijakan pemotongan anggaran yang bersifat reaktif demi menjaga kepastian pelaksanaan program pembangunan. Fokus utama alokasi anggaran tetap diprioritaskan pada delapan bidang utama pembangunan nasional.
Sebagai ilustrasi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencontohkan pelaksanaan program strategis melalui Badan Gizi Nasional (BGN), yang diarahkan pada optimalisasi efisiensi operasional tanpa sedikit pun mengurangi kualitas layanan maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.
Selain itu, penyaluran anggaran untuk program kerakyatan seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan dikawal ketat agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga dampaknya benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.
Diversifikasi Pembiayaan dan Penguatan Integritas
Di sektor pembiayaan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa pemerintah menerapkan strategi diversifikasi portofolio penerbitan surat utang negara secara berimbang, baik dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing.
Penjualan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel seperti ORI dan SBR kepada investor domestik dinilai memberikan nilai tambah strategis, karena imbal hasil dan pembayaran bunganya kembali berputar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri.
Menutup rangkaian penjelasannya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan penekanan yang amat kuat terhadap aspek integritas di lingkungan internal Kementerian Keuangan.
Ia memastikan bahwa pengawasan dan program penguatan integritas akan terus ditegakkan tanpa kompromi di seluruh lini kantor pelayanan Kemenkeu.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” pungkas Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Artikel Terkait
Lompatan Futuristik Wuyang Honda: Skutik Bongsor NWZ150 Berteknologi Mild Hybrid Resmi Menghentak
Tabungan Masa Tua Rp17 Miliar di BTN Lenyap, Linawati Mengaku Lelah Berjuang
Lompatan Harga Fantastis: Mobil Listrik BYD Seal dan Sealion 7 Meroket Ratusan Juta
Gemuruh Mandalika! Veda Ega Gebrak Baris Ketiga Grid Start Moto3 Indonesia
Tergiur Harga Murah SUV Diesel Bekas, Konsumen Terancam Bom Waktu Biaya Perbaikan