NAWACITAPOST.COM - Sepanjang tahun 2024, perbankan syariah mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2024, total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen secara tahunan.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat market share bank syariah juga mengalami peningkatan menjadi 7,72 persen dibandingkan 7,44 persen pada Desember 2023. Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun, tumbuh 9,92 persen.
"Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen, jauh di atas pertumbuhan perbankan nasional yang berkisar 4-5 persen," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2025).
Sebagian besar pembiayaan yang disalurkan dialokasikan untuk sektor perumahan dengan proporsi sekitar 23 persen. Sementara pembiayaan kepada UMKM mencapai sekitar 16-17 persen dari total pembiayaan.
Tingkat permodalan bank syariah tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,4 persen, berada di atas ketentuan yang berlaku. Likuiditas juga terjaga dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 154,52 persen dan 32,09 persen, yang masih jauh di atas ambang batas minimum.
Kualitas pembiayaan tetap stabil dengan rasio NPF Gross di level 2,12 persen dan NPF Nett sebesar 0,79 persen. Profitabilitas perbankan syariah juga tetap tumbuh dengan Return-On-Asset (ROA) sebesar 2,04 persen. Angka ini mencerminkan ketahanan bisnis perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi domestik dan global yang menantang.
Dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah, OJK mengimplementasikan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027. Beberapa langkah strategis yang dilakukan termasuk pelaksanaan pertemuan tahunan perbankan syariah dan peluncuran pedoman produk syariah, seperti Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, serta Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).
Memasuki tahun 2025, OJK akan mendorong lima arah kebijakan untuk meningkatkan skala ekonomi serta keunikan model bisnis perbankan syariah agar lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global. Pertama, konsolidasi bank syariah dan penguatan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan mendukung proses spin-off serta mendorong sinergi dengan bank induk. Kedua, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat tata kelola industri keuangan syariah.
Baca Juga: Roni Prima Panggabean: Putusan Perdata Agnez Mo Harus Dikoreksi Demi Kepastian Hukum
Ketiga, penyusunan lebih lanjut pedoman produk perbankan syariah untuk memberikan panduan dalam implementasi produk serta pengembangan produk berbasis syariah. Beberapa pedoman yang akan diterbitkan di antaranya Pedoman Pembiayaan Salam, Istishna’, dan Multijasa.
Keempat, perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah melalui kerja sama dengan lembaga jasa keuangan syariah lainnya, pemerintah, serta industri halal. Kelima, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM dengan memperluas akses dan pendampingan bagi UMKM yang belum memiliki akses perbankan melalui instrumen keuangan sosial syariah.
Arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi langkah transformatif dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, bank syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.