Transformasi Strategis: Pemindahan Ibu Kota Negera Indonesia ke Kalimantan Timur, Ini Beberapa Pertimbangannya

NAWACITAPOST.COM - April 2017 menjadi tonggak sejarah ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo mengumumkan pertimbangan serius untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

Rencana ini disertai dengan upaya untuk mengevaluasi situs alternatif potensial untuk ibu kota baru, dengan target penyelesaian penilaian pada akhir 2017.

Pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengonfirmasi tekad mereka untuk membawa ibu kota keluar dari Pulau Jawa.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kalapas Samarinda Beserta Jajaran Kontrol Sarana dan Prasarana

Keputusan ini menjadi langkah ambisius untuk merespons tantangan dan kebutuhan masa depan Indonesia yang terus berkembang.

Setelah pengumuman tersebut, Presiden Joko Widodo secara langsung mengeksplorasi dua lokasi alternatif di Kalimantan, yakni Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Langkah ini menunjukkan keseriusan dan keputusan tegas pemerintah dalam mencari solusi terbaik untuk masa depan ibu kota.

Baca Juga: IKN: Mengukir Masa Depan Indonesia di Pulau Kalimantan, Pusat Administrasi Modern

Pada April 2019, pemerintah mengumumkan rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru.

Dikutip dari beberapa sumber  dan wikipedia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan tiga provinsi sebagai pilihan potensial untuk menjadi ibu kota baru, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Kriteria pemilihan termasuk ketersediaan wilayah yang bebas dari risiko gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Baca Juga: 5 Wisata Kuliner yang Terkenal di Sumedang. Nomor 3 Sangat Unik

Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, turut serta dalam kunjungan ke lokasi yang kemudian disebut sebagai Nusantara pada tahun 2019.

Pada 23 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dengan Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.