Yasonna Laoly Tegaskan Politik Adalah Pengabdian dan Perjuangan Aspirasi Rakyat

NAWACITAPOST.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, menegaskan bahwa hakekat utama dari politik bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebuah sarana mendasar untuk mendengar, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas.

Prinsip tersebut ia sampaikan melalui unggahan resmi di akun Instagram pribadinya, @yasonna.laoly, pada Senin (26/10/2026).

 

Dalam unggahan tersebut, eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menyoroti pentingnya kepekaan sosial serta kedekatan emosional antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya dalam ruang-ruang demokrasi.

 

Ia menggambarkan bahwa setiap interaksi fisik maupun dialog langsung dengan warga membawa pesan mendalam yang harus ditangkap oleh para pembuat kebijakan.

"Politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang mendengar, memahami, dan memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Yasonna.

Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan pandangannya mengenai makna mendalam di balik setiap perjumpaan langsung bersama warga di lapangan.

"Setiap jabat tangan menyimpan cerita. Setiap senyuman menghadirkan kedekatan. Dan di balik setiap pertemuan, ada harapan masyarakat yang patut didengar dan diperjuangkan," tegasnya.

 

Menurut Yasonna, keterlibatan aktif dalam menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat merupakan fondasi utama dari etika kepemimpinan publik. Ia menekankan bahwa interaksi tersebut memegang peranan krusial dalam merumuskan regulasi yang tepat sasaran.

"Bagi saya, mendengar keluhan masyarakat bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang wakil rakyat. Sebab, kebijakan yang baik harus berangkat dari realitas kehidupan masyarakat, bukan semata-mata dari ruang-ruang kekuasaan," ungkap Yasonna.

Pernyataan ini mempertegas komitmen Yasonna Laoly dalam menjalankan fungsinya di Komisi XIII DPR RI, yang membidangi reformasi hukum, hak asasi manusia, serta kelembagaan negara, untuk terus mengawal pembentukan kebijakan publik berbasis kebutuhan riil masyarakat.