Gerbang Kebisuan di Padangsidimpuan: Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Bungkam Total

NAWACITAPOST.COM — Sebuah drama politik penuh teka-teki sedang berlangsung di jantung pemerintahan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Lebih dari 24 jam sejak surat konfirmasi resmi dilayangkan oleh awak media Media Nawacita Indonesia, Srifitrah Munawaroh Nasution Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, memilih jalan sunyi. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, bahkan tidak ada sepatah kata pun pembelaan.

Kebisuan mutlak ini bagai bom waktu. Di tengah badai pertanyaan mengenai Rapat Paripurna mendadak, pemangkasan anggaran bencana, hingga misteri hilangnya dana bantuan sosial, sikap diam sang Ketua DPRD tidak lagi dianggap sebagai hak untuk tidak menjawab, melainkan sebuah sinyal bahaya: Dugaan adanya skandal besar yang sedang ditutupi kini semakin menguat.

Empat Pertanyaan yang Mengguncang Kursi Dewan

Lesmanan H Wartawan Media Nawacita Indonesia, sebelumnya telah memberikan tenggat waktu yang sangat longgar. Namun, pertanyaan-pertanyaan krusial yang menyangkut hajat hidup ribuan warga ini tetap membentur dinding kosong:

Baca Juga: Menatap Reruntuhan Sekolah, Menggugat Gurita Korupsi di Dinas Pendidikan Padangsidimpuan

• Misteri Paripurna APBD 2025: Mengapa Rapat Paripurna pertanggungjawaban APBD digelar mendadak padahal sudah meraih predikat WTP dari BPK? Ada ketidaksesuaian apa yang sengaja disembunyikan?

• Pemangkasan Anggaran yang Tak Manusiawi: Mengapa DPRD tega mengetok palu pemangkasan dana bencana sebesar Rp1,635 miliar dan bantuan sosial Rp308 juta di saat korban banjir di lapangan masih menjerit meminta bantuan? Mengapa ini dilakukan tanpa sidang dengar pendapat terbuka?

• Ke Mana Larinya Uang Rakyat?: Di mana selisih besar anggaran yang sudah dicairkan, sementara warga Huta Lombang dan wilayah terdampak lainnya hanya menerima remah-remah—bahkan ada yang belum menerima sama sekali?

• Pengawasan Formalitas: Mengapa fungsi pengawasan DPRD tampak seperti macan kertas? Apakah ada kesepakatan rahasia untuk saling mengunci mulut?

Baca Juga: Rapat Paripurna APBD Padangsidimpuan 2025: Klaim Transparan atau Tameng Penutup Korupsi?

Dugaan yang Mengkristal: Mengapa Sang Ketua Memilih Diam?

"Dalam prinsip keadilan, diam saat dihujani fakta lapangan yang krusial sering kali diartikan sebagai pengakuan tersirat."

Ketiadaan suara dari sang Ketua DPRD kini memicu analisis tajam dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat. Ada lima dugaan kuat yang kini beredar di publik:

1. Kehabisan Alasan Logis: Pertanyaan yang diajukan terlalu menukik dan menembus celah yang selama ini ditutupi. Jujur berarti membongkar borok sendiri; berbohong berisiko pidana di masa depan. Diam dianggap sebagai benteng terakhir.

2. Operasi Senyap "Pembersihan Jejak": Muncul kecurigaan bahwa jeda waktu ini dimanfaatkan untuk melakukan rapat-rapat gelap, menyamakan narasi antarpelaku, memoles dokumen, dan memastikan tidak ada bukti yang saling bertentangan.

3. Solidaritas Hitam (Kesepakatan Tutup Mulut): Kebisuan ini diduga kuat mempertegas adanya komitmen antarlembaga untuk saling melindungi. Menjawab media berarti meruntuhkan tembok pertahanan bersama.