NAWACITAPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendesak PT Bank Jakarta untuk segera memperkuat sistem keamanan internal dan manajemen risikonya menjelang rencana masuk ke pasar modal.
Langkah strategis ini dinilai krusial guna mencegah potensi gangguan operasional yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik di tengah persiapan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, usai meninjau infrastruktur teknologi informasi dan sistem keamanan digital milik Bank Jakarta di fasilitas PT DCI Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Aziz menekankan bahwa memiliki infrastruktur fisik dan ruang penyimpanan peladen (server) yang mumpuni saja tidaklah cukup.
Manajemen Bank Jakarta dituntut untuk memiliki sistem internal yang tangguh, termasuk mekanisme pencadangan data (backup) yang teruji, agar keberlangsungan layanan perbankan tetap terjamin dari berbagai ancaman siber maupun kendala teknis.
“Karena ini hanya meng-cover infrastrukturnya saja. Tapi dari sistemnya itu tetap tanggung jawab Bank Jakarta,” kata Aziz dalam keterangannya.
Evaluasi Investasi dan Kepatuhan Standar OJK
Meski memberikan catatan kritis terkait penguatan sistem dari sisi internal perusahaan, Aziz mengapresiasi kualitas infrastruktur pihak ketiga yang digunakan oleh bank pembangunan daerah tersebut.
Ia menilai ruang server, fasilitas pendukung, hingga sistem keamanan fisik di PT DCI Indonesia sudah mumpuni.
“Kami rasa ini sudah memenuhi standar-standar perbankan yang ada,” kata dia.
Kendati demikian, legislatif tetap memantau ketat kesesuaian antara anggaran yang telah digelontorkan Bank Jakarta dengan manfaat fasilitas yang diterima.
Baca Juga: Transformasi Digital Melesat, Fresh Graduate Disulap Jadi Kreator Profesional Lewat Canva
Aziz mengingatkan agar belanja teknologi informasi yang besar tidak berujung sia-sia tanpa dibarengi kesiapan sistem di tingkat internal.
“Jangan sampai apa yang sudah diinvestasikan tidak sesuai dengan yang didapat,” tegas Aziz.
Selain aspek efisiensi investasi, penerapan regulasi dan standar ketat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus menjadi prioritas utama. Kepatuhan terhadap regulasi otoritas pengawas dinilai menjadi fondasi mutlak agar operasional perbankan dapat berjalan aman secara berkelanjutan.
Taruhan Kepercayaan Publik Menjelang IPO
Urgensi penguatan sistem dan keamanan digital ini kian mendesak seiring dengan langkah korporasi Bank Jakarta yang bersiap melantai di bursa saham melalui mekanisme IPO.
Di pasar modal, rekam jejak keamanan digital dan keandalan layanan menjadi indikator utama yang dinilai oleh para investor maupun nasabah.
Aziz mengingatkan bahwa gangguan sekecil apa pun pada sistem perbankan dapat memicu krisis reputasi yang fatal bagi kelangsungan bisnis perseroan ke depan.
“Kelangsungan bisnisnya itu bergantung pada kepercayaan masyarakat. Imagenya harus baik,” pungkas Aziz.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Dumatno Dua Kali Mangkir di Sidang Roy Suryo, JPU Hadirkan Saksi KPU
Anggaran 5 Abad Jakarta Rp400 Miliar Disorot, DPRD: Mau Bermewah-mewahan?
Mencegah Vacuum of Power, Ini Aturan Main Mengisi Kursi Wapres yang Kosong
Tepis Isu Alih Fungsi Lahan, Menko PM Pastikan Hutan Kota UI Aman
Pintu Afirmasi Usia Tertutup, Seleksi CPNS Guru 2026 Mutlak Maksimal 35 Tahun