DPR RI Bergerak, Nasib Putusan MA Soal Ijazah Wapres Gibran Ditentukan Besok

NAWACITAPOST.COM — DPR RI dipastikan bakal langsung mengambil langkah resmi untuk memproses dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai Selasa, 10 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa seluruh mekanisme dan proses formal di parlemen baru bisa bergulir seiring dibukanya kembali masa sidang usai para anggota dewan menyelesaikan masa reses.

"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Dasco mengungkapkan, pihak pimpinan DPR telah menerima gelombang usulan dari pelbagai pihak guna menyikapi polemik keabsahan dokumen pendidikan sang Wakil Presiden.

 

Deretan usulan tersebut datang dari organisasi masyarakat sipil hingga aksi dari para anggota DPR lintas fraksi.

Kendati demikian, Dasco menyebut diskusi dan pembahasan yang berlangsung sepanjang masa reses kemarin masih berada dalam ranah informal.

 

Lembaga legislatif tersebut sengaja menunggu momen resmi dibukanya pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 untuk mengambil sikap tegas.

 

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.

Eskalasi politik dan hukum ini dipicu oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang secara mengejutkan membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

 

Padahal, dokumen itu menjadi salah satu rujukan vital dalam pemenuhan syarat administratif pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Dokumen yang menjadi pusat pusaran kontroversi tersebut merupakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

 

Dalam Amar putusannya, MA mengabulkan seluruh petitum gugatan yang dilayangkan pihak penggugat, yang tidak hanya menuntut penetapan tidak sah atas surat keterangan tersebut, tetapi juga mendesak penarikan serta pemusnahan dokumen penyetaraan tersebut.

Langkah yang diambil DPR pasca-reses ini akan menjadi penentu arah gelombang politik nasional dalam menyikapi status hukum syarat administrasi sang Wakil Presiden.(***)