Sobary Desak MPR Tolak Surat Gibran Tanpa Klarifikasi Alasan

 

NAWACITAPOST.COM — Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan intelektual dan budayawan.

 

Salah satu kritik paling vokal datang dari budayawan terkemuka, Dr. Mohamad Sobary, yang secara terbuka mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk tidak serta-merta menerima surat pengunduran diri tersebut tanpa adanya investigasi serta klarifikasi mendalam mengenai alasan fundamental di balik keputusan kontroversial itu.

Kritik pedas tersebut dilontarkan oleh Sobary dalam siniar (podcast) Madilog yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Forum Keadilan TV pada Jumat, 14 November 2026.

 

 

Dalam pandangannya, alasan pengunduran diri yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara tidak boleh diterima secara mentah oleh lembaga tinggi negara tanpa uji kebenaran materiil.

Sobary menilai bahwa MPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar dan tidak seharusnya bersikap lunak dalam menyikapi dinamika politik yang krusial ini.

 

Ia mengingatkan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut menunjukkan integritas serta kewibawaan di hadapan publik.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MPR seharusnya memanggil dan meminta Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai latar belakang sebenarnya dari keputusan mundur tersebut.

 

Menurutnya, narasi pengorbanan yang tertulis dalam surat pengunduran diri tidak mencerminkan realitas objektif yang terjadi di balik layar kepemimpinan nasional.

Dalam analisisnya, Sobary menyoroti adanya kontradiksi substansial dalam diksi yang digunakan dalam dokumen pengunduran diri tersebut.

 

Ia berargumen bahwa klaim pengunduran diri demi kebaikan bangsa justru bertolak belakang dengan situasi riil yang sedang dihadapi oleh sang wakil presiden.

 

“Surat pengunduran ini dibangun di atas kalimat yang berkebalikan. Kalimat bohong. Kalimat bohong mengapa diterima?” katanya dengan nada interrogatif.

Budayawan senior tersebut juga secara terbuka mengaitkan keputusan pengunduran diri Gibran dengan adanya eskalasi tekanan hukum, khususnya yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sempat menjadi sorotan publik.

 

Ia meyakini bahwa langkah mundur tersebut bukanlah sebuah manifestasi dari kesadaran moral yang murni, melainkan sebuah tindakan taktis akibat posisi politik dan hukum yang kian terdesak.

Meskipun kritik dan desakan yang dilayangkan oleh Mohamad Sobary mencerminkan pandangan kritis seorang budayawan terhadap dinamika kekuasaan, proses administrasi ketatanegaraan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

 

Berdasarkan catatan kronologis, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.

 

Menanggapi surat tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia secara resmi menjadi kosong terhitung sejak tanggal penyerahan surat tersebut.

 

Pihak sekretariat lembaga kini tengah mempersiapkan mekanisme serta tahapan konstitusional untuk pengisian jabatan lowong tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(***)