NAWACITAPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna guna membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam agenda krusial tersebut, sebanyak 254 anggota dewan tercatat hadir langsung di ruang sidang untuk memenuhi syarat pengambilan keputusan. Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia didampingi jajaran pimpinan DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dalam pembukaan sidang, Puan memaparkan rincian presensi anggota dewan dari seluruh fraksi berdasarkan laporan resmi kesekretariatan.
Meski terdapat anggota yang berhalangan hadir karena sakit maupun izin, tingkat kehadiran dinilai telah mencukupi syarat administratif persidangan.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan sakit dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.
Kuorum Terpenuhi, Sidang Dibuka untuk Umum
Berdasarkan data kehadiran tersebut, pimpinan sidang menyatakan rapat telah memenuhi kuorum sehingga agenda pengambilan keputusan tingkat II dapat segera digulirkan.
Baca Juga: Tiga Dekade Mengabdi di Kemenkeu, Ini Profil Kakanwil DJP Riau YFR Hermiyana Era Suahasil Nazara
"Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, (19/11/2026) dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Akhir Penantian Panjang Masyarakat
Sebelum rapat paripurna dimulai, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengonfirmasi bahwa RUU Perampasan Aset memang dijadwalkan untuk disahkan menjadi undang-undang pada hari ini.
Menurutnya, momentum ini menjadi jawaban atas aspirasi publik yang telah bergulir selama hampir dua dekade.
Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan penantian masyarakat selama 18 tahun yang akhirnya terwujud melalui kerja panjang Komisi III sejak September 2025.
Baca Juga: Heboh Penangkapan Wartawan di Batam, Bea Cukai dan Polisi Ditantang Bongkar Mafia Rokok Ilegal!
Dalam proses legislasinya, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas pengawalan ketat sejak tahap awal.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa Dasco telah menginstruksikan pimpinan Komisi III untuk mengakselerasi pembahasan sejak Agustus 2025, bahkan tetap melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di tengah masa reses demi merampungkan aturan tersebut tepat waktu.(***)
Artikel Terkait
Naas! Crane Proyek Mendadak Patah, Suara Gemuruh Terdengar Sebelum Pekerja Tewas
Henri Subiakto Bongkar Masalah Aturan Sadap Polri, Singgung Kekosongan Hukum
Senat AS Desak Jensen Huang Bersaksi, Skandal Nvidia Seret Menteri Perdagangan
Topeng Pengorbanan Runtuh: Sobary Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Mundurnya Gibran
Bursa Wapres Memanas, Zulhas Lepas Peluang PAN dan Sodorkan Kader Gerindra