Kamis, 19 November 2026

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Ketua Komisi III DPR Sebut Jasa Dasco

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pembahasan UU Perampasan Aset. Ia menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berperan mengawal prosesnya. (YouTube/@TVPARLEMEN)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pembahasan UU Perampasan Aset. Ia menyebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berperan mengawal prosesnya. (YouTube/@TVPARLEMEN)

NAWACITAPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
 
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka mengungkap peran strategis Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sejak awal hingga tuntasnya regulasi ini.

Sebelum ketuk palu pengesahan dilakukan, Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan mengenai perjalanan panjang penyusunan beleid tersebut di hadapan seluruh anggota Dewan yang hadir.
 
 

Peran Krusial Dasco Sejak Agustus 2025

Habiburokhman memaparkan bahwa percepatan pembahasan regulasi yang dinantikan publik ini bermula dari inisiatif dan dorongan Sufmi Dasco Ahmad pada pertengahan tahun lalu.
 
Menurutnya, Dasco secara khusus memanggil pimpinan Komisi III untuk segera menuntaskan pembentukan undang-undang tersebut.

"Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025," kata Habiburokhman.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Komisi III DPR langsung menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan undang-undang. Proses legislasi kemudian bergulir melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap masukan dan memperdalam materi muatan regulasi.
 
 
 
 
 
 
 

Dari Inisiatif DPR hingga Pengambilan Keputusan

Setelah melalui berbagai tahapan pendalaman, RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati menjadi usul inisiatif DPR pada Selasa (6/10/2026).
 
Pembahasan intensif di tingkat Panja baru dimulai pada Jumat (5/11/2026) dan berlangsung maraton hingga pengambilan keputusan tingkat pertama yang digelar sehari sebelum rapat paripurna pengesahan.

Habiburokhman menegaskan bahwa rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad hingga mencapai kesepakatan bulat.
 

"Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
 

Ketuk Palu Pengesahan di Rapat Paripurna

Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut mendampingi di meja pimpinan sejumlah Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Usai mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III, Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat paripurna untuk mengesahkan regulasi tersebut.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
 

"Setuju," jawab anggota Dewan yang hadir secara serentak, diikuti ketukan palu pengesahan oleh Puan Maharani.

Rapat paripurna bersejarah ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini