NAWACITAPOST.COM — Rencana alokasi anggaran perayaan hari jadi ke-5 abad Jakarta yang menyentuh angka Rp400 miliar menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mempertanyakan urgensi besaran dana tersebut di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menantang.
Soroti Kemewahan Seremonial di Tengah Tantangan Ekonomi
Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai anggaran sebesar Rp400 miliar terlampau besar untuk sebuah perayaan.
Ia mempertanyakan apakah dana jumbo tersebut diarahkan untuk memamerkan kemewahan semata atau justru untuk menghadirkan capaian nyata bagi warga ibu kota maupun dunia internasional.
“Kami melihat beberapa penganggaran salah satunya untuk yang namanya perayaan Jakarta 5 Abad ini amat sangat besar. Kurang lebih, anggarannya itu sampai Rp400 miliar,” kata August dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Menurut August, perayaan yang hanya berpusat pada aspek seremonial akan terasa sia-sia apabila tidak diiringi program berdampak langsung.
Ia pun mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar lebih cermat mengelola anggaran dan menekan potensi defisit.
“Nah, ini sebenarnya kita ini mau menunjukkan Jakarta bermewah-mewahan begitu ya untuk perayaan 5 abad ini. Atau, ada pencapaian yang memang mau kita sampaikan. Baik itu kepada masyarakat maupun juga kepada dunia secara global,” tuturnya.
Usul Dialihkan untuk BPJS PBI dan Warga Rentan
August menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintahan tidak semestinya bertumpu pada kemeriahan acara peringatan, melainkan pada kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Menurut saya, sebaiknya kita mengurangi defisit dalam forum ini. Saya izin menyampaikan anggaran untuk perayaan 5 Abad Jakarta itu dikurangi saja,” tegasnya.
Sebagai alternatif, ia mendorong agar porsi anggaran perayaan 5 Abad Jakarta dialihkan untuk membiayai iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Langkah tersebut dinilai lebih mencerminkan keberpihakan kepada kelompok rentan yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Nah, di situlah sebenarnya kita justru menunjukkan ada keprihatinan. Bahwasanya, dalam kesulitan ekonomi ini ya Jakarta harus lebih memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat miskin dan menegah ke bawah. Termasuk tadi, untuk yang namanya BPJS PBI,” pungkasnya.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Darurat Ekologis! Hutan Kota Penjaringan Disulap Jadi Tempat Sampah Ilegal, Pramono Anung Turun Tangan
Skandal Dapur MBG Cirebon: 30 Kilogram Ayam Busuk Lolos ke Panci Produksi
Gibran Mundur: Pengamat Bedah 3 Nama Pengganti, Siapa Kuat?
Aceh Dikepung Ancaman Ekstrem: Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Diresmikan hingga Januari 2027
Yasonna Laoly Serukan Pelajar Rawat Kebinekaan dan Bentengi Diri dari Intoleransi