Kamis, 19 November 2026

Dumatno Dua Kali Mangkir di Sidang Roy Suryo, JPU Hadirkan Saksi KPU

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Kamis, 19 November 2026 | 11:13 WIB
Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (Instagram.com/@djangkarubumi)
Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (Instagram.com/@djangkarubumi)
 
NAWACITAPOST.COM — Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya menjelaskan alasan Dumatno Budi Utomo dua kali tidak menghadiri persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu, dengan terdakwa Roy Suryo.
 
Di tengah absennya saksi yang dinilai krusial tersebut, jalannya persidangan diwarnai dinamika baru setelah jaksa secara mendadak menghadirkan dua saksi pengganti dari unsur penyelenggara pemilu.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026), jaksa menyebut ketidakhadiran Dumatno berkaitan dengan penyesuaian jadwal persidangan.
 
 
Meski dua kali tidak memenuhi panggilan, JPU memastikan saksi tersebut tetap akan dipanggil kembali untuk masuk dalam rangkaian pembuktian perkara.

"Mohon izin majelis, untuk Dumatno kami masih menyesuaikan jadwal, namun tetap kami panggil untuk hadir pada pembuktian kami," ujar perwakilan JPU di hadapan majelis hakim.
 

Penjadwalan Ulang Saksi dan Urgensi Pembuktian

Selain Dumatno, jaksa juga memastikan Rismon Sianipar akan kembali dijadwalkan untuk memberikan keterangan dalam agenda pembuktian.
 
Langkah penjadwalan ulang ini menjadi bagian dari strategi JPU dalam menyusun konstruksi pembuktian di hadapan majelis hakim terkait perkara yang menyedot perhatian publik tersebut.
 

"Kemudian, sebagaimana pula dengan Rismon, majelis, dijadwalkan juga dan pasti akan kami panggil lagi pada pembuktian kami," tegas JPU.

Ketidakhadiran Dumatno memicu keberatan dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Bagi tim kuasa hukum, absennya Dumatno berpotensi menghambat pendalaman fakta terkait asal-usul maupun keabsahan materi yang dipersoalkan.
 
Pihak pembela menilai keterangan saksi tersebut penting karena namanya kerap dikaitkan dengan polemik foto pada ijazah S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi yang menjadi objek penelitian dalam perkara tersebut.

"Saksi Dumatno kan sudah dipanggil dua kali, sementara kesaksian Dumatno kan salah satu saksi kunci juga, karena foto yang diteliti itu kan dikait-kaitkan dengan saksi Dumatno," ungkap perwakilan kuasa hukum Roy Suryo.
 
 
 
 
 
 
 

Kejutan Saksi Pengganti dari KPU

Persoalan lain muncul ketika JPU secara mendadak menghadirkan dua saksi pengganti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kehadiran saksi-saksi baru di luar agenda yang diantisipasi sebelumnya mengubah ritme pemeriksaan di ruang sidang.

Kedua saksi tersebut yakni A. Bagus Makkawaru, pegawai aktif Sekretariat Jenderal KPU RI, serta Binsar S.T. Siagian, purnabakti KPU Provinsi DKI Jakarta. Keduanya dimintai keterangan terkait proses verifikasi berkas pencalonan Jokowi.
 
Keterangan dari pejabat aktif maupun purnabakti KPU diharapkan dapat memperjelas prosedur administrasi dan verifikasi dokumen pencalonan yang pernah berlangsung.
 

Tim kuasa hukum Roy Suryo sempat memprotes minimnya waktu untuk mempersiapkan pertanyaan akibat pergantian saksi secara mendadak.
 
Keterbatasan waktu persiapan dinilai menyulitkan tim pembela dalam menguji relevansi maupun detail keterangan yang disampaikan saksi di persidangan.

Namun, mereka akhirnya bersedia melanjutkan persidangan dengan meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada agenda berikutnya.
 
Permintaan tersebut disampaikan agar kepastian agenda dan kesiapan materi pemeriksaan masing-masing pihak dapat terjaga pada sidang-sidang selanjutnya.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini