Surabaya NAWACITAPOST - Akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD kota Surabaya menuntaskan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.
Kedua pihak telah menyepakati bahwa APBD Kota Surabaya tahun 2022 sebesar Rp 10,3 triliun
Besok, Rabu 10 November 2201 bertepatan dengan hari Pahlawan, pemkot dan dewan bakal menggelar sidang paripurna. Agenda utamanya, mengesahkan anggaran yang sudah dibahas selama kurang lebih dua pekan terakhir.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Surabaya di kantor dewan Senin (8/11).
Ketua Banggar yang juga ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rapat tersebut dihadiri pimpinan dewan dan ketua TAPD, yakni sekretaris daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan.
"Kita sepakat kekuatan APBD tahun 2022 sebesar Rp 10,3 triliun. Hampir sama dengan APBD Surabaya sebelum pandemi Covid-19," ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Awi itu mengatakan nilai APBD tersebut menunjukkan optimisme pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19. Kebijakan untuk melonggarkan berbagai kegiatan masyarakat juga sudah diterbitkan. Khususnya, kelonggaran dalam hal aktivitas ekonomi masyarakat seiring semakin melandainya risiko penularan Covid-19.
Rabu tangga 10 Nopember besok, agenda utamanya memang pengesahan APBD 2022. Namun, agenda tersebut akan didahului oleh penyampaian pandangan UMKM fraksi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Masing-masing fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya untuk pembangunan kota Surabaya kedepan.
Menurut Awi, pengesahan APBD 2022 yang dilangsungkan bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan merupakan kado istimewa. Apalagi, nilai APBD yang disepakati cukup fantastis. "Dengan semangat hari Pahlawan, kami ingin mempersembahkan APBD sebesar Rp 10,3 triliun untuk rakyat Surabaya," tuturnya.
Untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan, seluruh anggota dan pimpinan DPRD akan mengenakan baju pejuang. Begitu pula wali kota dan jajaran pejabat pemkot. "Ini dilakukan sebagai ciri khas memeringati hari Pahlawan," kata Awi.
Menurut Awi, pengesahan APBD yang dilakukan tepat tanggal 10 Nopember tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Implikasi konkretnya, pemkot bisa merancang dan melaksanakan rencana kegiatan yang sudah dibuat. "Sehingga, tepat tanggal 2 Januari nanti anggaran tersebut sudah bisa dimanfaatkan," jelas Ketua DPC PDI Perjuangwn Kota Surabaya itu. (*/BNW)
