BACA JUGA : 1.078 Narapidana Buddha Terima RK Waisak 2021, 12 Langsung Bebas
-
Koordinasi dan Sinergi antara APH sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum di daerah, mengingat APH ini akan terus saling berhubungan dalam penegakan Hukum di wilayah khususnya di Wilayah Jawa Barat mengingat Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM adalah bagian dari Objek Vital bagi Kepolisian yang membutuhkan pengamanan ekstra, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens.
BACA JUGA : HUT ke 57 HBP, Ditjen PAS: Kanwil Jabar Kemenkumham Raih Prestasi di Tingkat Nasional
-
Selain itu di bidang Imigrasi, kepolisian dibutuhkan dalam menangani permasalahan yang bersangkutan dengan Keimigrasian, seperti Pengawasan Orang Asing, Over Staying dan Penegakan Hukum Keimigrasian, selain itu sinergi dengan Kepolisian dibutuhkan dalam Pengawasan kinerja Notaris. Ini adalah kali pertama bagi Sudjonggo bertemu dengan Kapolda Jabar setelah dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
-
(Rel.Humas)
