Masinis Argo Bromo Tersangka, Kritikan Publik Mengalir Deras di Media Sosial

NAWACITAPOST.COM – Penetapan tersangka terhadap masinis Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek berinisial AN (37) oleh pihak kepolisian memicu gelombang simpati masif sekaligus memantik amarah publik secara luas.

 

Keputusan hukum yang diambil oleh penyidik Polda Metro Jaya tersebut dinilai banyak pihak terlalu terburu-buru dan terkesan mengambinghitamkan pekerja di lapangan, sehingga memicu polemik serta banjir kritikan tajam di berbagai platform media sosial.

AN ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai masinis dalam insiden maut ketika kereta api yang dขับnya menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.

 

 

Kecelakaan tragis yang meremukkan badan kereta tersebut menyebabkan sedikitnya 16 penumpang KRL meninggal dunia di lokasi maupun saat perawatan.

 

Namun, dasar tuduhan polisi yang menilai AN terlambat melakukan pengereman darurat dan dinilai ragu-ragu dalam mengambil keputusan justru menuai reaksi keras dan penolakan terbuka dari warganet.

Usai penetapan status tersangka tersebut diumumkan, ruang digital langsung bergolak.

 

Sejumlah utas yang menjadi tren populer di media sosial menunjukkan dukungan moral yang mengalir deras kepada AN, diserta tudingan bahwa terdapat kegagalan sistemik dan gangguan teknis yang dikesampingkan oleh aparat penegak hukum.

 

Salah satu suara dukungan datang dari akun Threads @arfzulfikar melalui utasnya yang diunggah pada Rabu, 30 September 2026.

 

Ia menggarisbawahi bahwa sang masinis telah berupaya maksimal dan mengalami trauma mendalam atas musibah tersebut.

“Masinis tidak kabur dari kabin, dia berusaha ngerem setelah tau ada yang tidak beres, dia shock kejadian itu terjadi. Terjadi gangguan sinyal, artinya ada sesuatu yang mengganggu sinyal,” tulis akun Threads @arfzulfikar sembari membagikan rekaman video AN sesaat setelah peristiwa tumburan dahsyat terjadi.

Nada satire dan kritikan tajam terhadap landasan analisis kepolisian juga dilontarkan oleh akun media sosial @nan*****g.

 

Ia menyentil logika penyidik yang dinilai mengabaikan temuan resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait malafungsi persinyalan.

 

“Bukan remnya yang lambat, tapi persinyalannya yang bolong, plus analisis instan dari bapak aparat yang luar biasa visioner. Salut dengan imbauan ‘ngerem dari jauh’. Mungkin dikira masinis punya indra keenam atau lagi bawa angkot yang bisa berhenti mendadak,” tulis akun @nan*****g.

Lebih lanjut, akun tersebut menegaskan, “Padahal laporan KNKT jelas mencatat adanya ‘sinyal hantu’ (hijau langsung merah). Apresiasi untuk PT KAI yang pasang badan beri bantuan hukum. Karyawan itu aset, bukan objek kejar tayang status tersangka!”

Bentuk simpati lain ditunjukkan oleh akun Threads @bas********u yang mengunggah foto karangan bunga dengan pesan haru.

 

Dalam karangan bunga tersebut tertera pengirim bertuliskan dari “16 Bidadari Surga” yang ditujukan untuk memberikan suntikan moral dan dukungan kepada AN di tengah proses hukum yang menjeratnya.

Menariknya, gelombang simpati tidak hanya datang dari warganet umum, tetapi juga dari pihak keluarga korban tewas.

 

 

Dalam salah satu utas yang menyita perhatian luas, seorang pendoa sekaligus orang tua dari korban meninggal dunia secara terbuka mengaku tak tega jika beban kesalahan ditumpukkan sepenuhnya kepada sang masinis.

“Saya orang tua korban MD (meninggal dunia_red), enggak tega kalau masinis yang disalahkan. Jangan sampai tragedi Bintaro terulang di Bektim,” tulis akun @har********a, merujuk pada memori kelam sejarah perkeretaapian Indonesia yang menyeret masinis ke ranah hukum.

Merespons penetapan status hukum terhadap pegawainya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengambil sikap tegas dengan memastikan akan memberikan pasang badan dan bantuan hukum penuh kepada AN selama menjalani proses litigasi.

Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis pada Rabu, 30 September 2026, manajemen KAI telah menyiapkan tiga langkah konkret dalam kerangka pendampingan hukum.

 

Tiga upaya tersebut mencakup pemberian bantuan hukum secara intensif, pendampingan melekat pada setiap tahapan proses hukum yang dilalui, serta penyampaian informasi yang transparan mengenai perkembangan proses yang sedang dijalani oleh pegawainya.

 

Manajemen KAI menegaskan bahwa langkah pendampingan tersebut diberikan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat terhadap institusi penegak hukum dan proses investigasi yang sedang berjalan.

“KAI menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati kewenangan institusi yang menangani proses hukum. Seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas pihak KAI dalam keterangan resminya.

Perusahaan plat merah tersebut juga menyatakan komitmennya untuk tetap bersikap kooperatif sejak awal mula terjadinya kecelakaan fatal yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line tersebut.

“Sejak awal penanganan insiden, perusahaan mendukung proses yang dilakukan pihak berwenang, baik investigasi keselamatan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maupun proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya,” pungkas keterangan resmi KAI.

Di sisi lain, jajaran penyidik Polda Metro Jaya membeberkan argumentasi teknis di balik keputusan menjerat AN sebagai tersangka.

 

Polisi menyimpulkan adanya unsur kelalaian berupa keterlambatan tindakan pengereman darurat (emergency brake) yang seharusnya dilakukan sebelum dua rangkaian kereta saling berbenturan di area Stasiun Bekasi Timur.

Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya menjelaskan bahwa rekaman data instrumen atau data logger pada kereta menjadi salah satu bukti kunci bagi penyidik dalam merekonstruksi detik-detik sebelum benturan terjadi.

“Jadi, ini dari analisa data, kita kembali ya, kembali ke analisa data logger bahwa masinis melakukan tindakan emergency brakes ya, dilakukan dengan jarak 263 meter dari titik tumburan,” kata Dewa saat memberikan keterangan usai konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 29 September 2026.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan, AN sempat mengakui adanya keraguan untuk langsung menarik tuas rem darurat secara mendadak.

 

 

Ia mengkhawatirkan tindakan pengereman ekstrem secara tiba-tiba justru berpotensi memicu bahaya baru, yakni membuat gerbong kereta terlempar keluar dari rel atau terbalik.

Namun, pembelaan dan pertimbangan keselamatan yang disampaikan AN tersebut dipatahkan oleh penyidik berdasarkan keterangan saksi ahli perkeretaapian yang mengacu pada formulasi teknis.

“Menurut dia, kalau kami (masinis) melakukan emergency brake ataupun rem mendadak itu bisa menyebabkan gerbongnya (terbalik), ya. Tapi itu terbantahkan, bisa dipatahkan dari keterangan ahli perkeretaapian melalui rumus teori Minden,” pangkas Kanit 1 Subdit 1 Kamneg AKP Muhammad Rizka.

Rizka memaparkan bahwa berdasarkan visibilitas dan perhitungan teknis akademis, pengereman seharusnya dapat dilakukan dari jarak yang lebih aman untuk mencegah tumburan hebat.

“Total bisa kurang lebih 1 kilometer masih kelihatan (sinyal). Idealnya, kalau dari ahli perkeretaapian melalui teori perhitungan Minden, itu capable dilakukan pengereman. Sehingga berhenti total di 600 meter dengan kecepatan yang tercatat di data logger,” paparnya.

Pihak kepolisian juga menepis anggapan bahwa masinis dibingungkan oleh kendala pelatihan atau ketiadaan panduan bertindak saat menghadapi kondisi darurat di lintas jalan.

 

Rizka menegaskan bahwa seluruh regulasi baku terkait keraguan atas indikasi persinyalan telah diatur secara rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal perusahaan.

“Ada di Peraturan Dinas Nomor 19 Pasal 50 Kereta Api. Apabila dia kan katanya ragu-ragu, ‘Saya ragu-ragu, Pak, ragunya merah atau tidak.’ Itu dinyatakan kalau memang dia ragu-ragu di pasal 50: ambil tindakan terberat, menghentikan. Baru konfirmasi,” lugas Rizka.

Ia menambahkan, ketidakberadaan pelatihan khusus tidak bisa dijadikan dalih untuk mengabaikan regulasi tertulis yang wajib dipatuhi oleh setiap awak sarana perkeretaapian.

“Kalau dia katanya kan mereka tidak ada pelatihan atau apa, di SOP-nya tertera kok. Di SOP sudah ada, itu kan udah di Pasal 50 Peraturan Dinas Nomor 19, ada,” tegasnya.