Surabaya NAWACITAPOST - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony menilai substansi isi dari Perwali tentang aturan Pendidikan New Normal di Surabaya yang tertuang di pasal 6, 7, 8 dan 9 sudah baik namun cakupannya masih ada yang kurang.
Apa yang kurang ? Menurutnya, ketegasan dari Pemerintah Kota. " Kalau cuma mengatur saja, dimasa Covid dengan ketentuan ini seolah-olah sudah selesai. Tetapi tetap ada resiko tinggi pada siswa siswi yang akan masuk sekolah," katanya kepada Nawacitapost. Senin (15/06/20)
Apabila nantinya sekolah dibuat sistem daring, tidak ada masalah. Tapi persoalannya ada rumor Pemerintah ingin mencoba-coba untuk menerapkan sistem tatap muka dalam proses belajar mengajar. " Kalau memang ada indikasi tersebut, Thony menilai hal itu adalah sebuah keputusan yang mengabaikan aspek keamanan," ujar Politisi Gerindra di gedung Dewan Yos Sudarso.
Mengapa begitu, saat ini masyarakat dapat melihat tentang pelaksanaan protokoler Covid pasca PSBB terbukti tidak dilaksanakan. Kemudian, di Jawa Timur khususnya di Surabaya masih menunjukkan angka kenaikan pesebaran Covid yang cukup tajam.
Lanjutnya, data dari siswa atau anak yang terpapar Covid juga cukup tinggi. " Kalau memang ada pemikiran untuk sekolah tatap muka, kami dari lembaga Dewan mengusulkan pemikiran ini ditangguhkan dulu. Kami minta ada satu kepastian menjada anak-anak ini paparan Covid, karena ini adalah generasi aset kita kedepan yang harus dijaga dan diselamatkan. Jangan dikorbankan bahkan jangan dijadikan kelinci percobaan," tegas Wakil Ketua DPRD.
Sebaiknya, masih Thony, Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap sistem pendidikan dalam enam bulan atau satu semester kedepan menggunakan sistem Daring, dengan begitu di sekolah tidak ada kerumunan masa.
Kalau memang kemudian ada evaluasi dan dinyatakan penyebaran sudah di angka zero (kosong.red) baru ada keiklasan untuk melepas siswa. Hal ini juga mewakili nuansa kebathinan orang tua siswa yang sekarang ini cemas dan was-was.
" Jadi Pemerintah melalui Dinas Pendidikan tidak usah berspekulasi untuk membuat acara sekolah dengan sistem tatap muka, enam bulan kedepan menurut saya usulkan tetep menggunakan sistem Daring sampai ada kepastian bagaimana penanganan Covid yang dilakukan Kampung-kampung tangguh ini," Tegas Thony kembali.
Bagaimana pelaksanaan Sekolah Daring ? Dalam hal ini Dewan mendorong Dinas Pendidikan agar berkolaborasi dengan kelurahan-kelurahan terutama dengan para satgas Kampung-kampung Tangguh.
" Kalau mereka diajak berkomunikasi, saya pikir akan menjadi sebuah organ yang mampu menjembatani menjawab persoalan Sekolah Daring ini," masih Thony.
Terkait jaringan internetnya, Pemerintah dapat mengaktifkan kembali program yang dulu pernah ada yakni pemberian jaringan internet gratis di setiap RW sehingga proses sekolah Daring ini tidak menimbulkan beban yang lebih berat kepada masyarakat yang saat ini sudah mulai mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.
" Dengan begitu, misi sekolah bisa dijalankan dan kekawatiran orang tua siswa juga terjawab," katanya.
Apabila ada suatu kekawatiran tentang kualitas sang anak, Thony mengusulkan dapat menerapkan seperti sistem universitas terbuka. " Di Universitas terbuka, mereka membuat modul-modul sekolah yang bisa dilakukan dengan sistem tulis kemudian manual kembali dengan kombinasi sistem hard/soft paper. Dengan begitu, citarasa sekolah tentang aktifitas kegiatan tulis menulis bisa kena dan tidak sekedar beroperasional menggunakan Gadget yang harus dimiliki," jelasnya.
Sistem kuliah terbuka, masih Thony, juga menjawab kesulitan masyarakat yang mungkin masih belum memiliki sarana pendukung untuk dilaksanakan sistem sekolah Daring ini.
Dari situ, bagaimana cara menilai pekerjaan siswanya ? Thony menjelaskan bahwa penilaian yang menggunakan sistem tulis langsung atau hard paper bisa dicolecting (dikumpulkan) beberapa hari sekali. Dengan begitu ada data-data primer yang bisa digunakan sekolah untuk evaluasi, dan bisa dijadikan bukti materiil bahwa anak tersebut sudah melakukan kegiatan sekolah.
