Kedua, Penguatan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat.
Penguatan PHBS tidak cukup hanya dengan himbauan, simbol-simbol dan poster-poster yang ditempelkan. Tetapi perlu adanya pendampingan dari fasilitator kesehatan di setiap kelurahan. Keberadaan kampung wani jogo Suroboyo ini tidak bisa dilepaskan tanpa pendampingan dari pemerintah secara berkala dan terukur.
Ada dua hal yang perlu dilakukan Pemkot untuk memperkuat Kampung Wani Jogo Suroboyo dalam membentuk kesadaran PHBS pada masyarakat.Pertama, adanya fasilitator kesehatan masyarakat di setiap Kelurahan yang salah satu tugasnya mendampingi Kampug Wani Jogo Suroboyo.Fasilitaror kesehatan bisa dengan melibatkan Perguruan Tinggi di Surabaya.
Surabaya punya potensi banyak Perguruan Tinggi. untuk itu perlu dilibatkan bersama masyarakat. Kedua, memberikan support anggaran sebagai bentuk stimulus partisipasi warga. Kelebihan warga Surabaya sudah terbiasa gotong royong swadaya membiayai kegiatannya. Namun bukan berarti tidak membutuhkan support anggaran pemkot. Karena itu, pemkot juga harus hadir dalam menyediakan anggaran. Dengan jumlah RW sebanyak 1360, APBD Surabaya semestinya mampu mendanai.
Ketiga, diperlukan penegak kesehatan masyarakat untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh masyarakat.
Ketika disiplin masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus penyebaran covid-19, maka penegakan disiplin dalam menjalankan PHBS dan protokol kesehatan yang sifatnya persuasif dan edukatif.Kemudian dirumuskan disiplin apa yang penting, misalnya setiap warga wajib menggunakan masker.
Pemerintah Kota harus memastikan bahwa warga kota Surabaya semuanya sudah memiliki masker. Oleh karena itu, bantuan pemerintah kota untuk masker harus tersedia. Tidak ada alasan warga tidak memakai masker karena tidak punya.
Di setiap kelurahan perlu adanya stok masker kain.Sekiranya jika ada yang membutuhkan bisa diberikan. Kemudian penegak kesehatan masyarakat juga harus ditempatkan di area-area publik dan fasilitas umum tempat warga biasanya berkumpul untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan.
Keempat, Pemerintah Kota harus memastikan dan semakin memperkuat tersedianya infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan.
Sebagai daya dukung untuk tes, Surabaya harus mempunyai lab yang memadai selain yang ada di BPTPKL .Selain lab permanen, Surabaya juga membutuhkan mobile lab untuk mendukung rencanaPemkot dalam melaksanakan tes massal. Karena mobile lab bantuan dari BIN dan BNPB tidak selamanya berada di Surabaya.
Kemudian bantuan alat kesehatan untuk rumah sakit rujukan dan rumah sakit non rujukan harus terus diberikan. Infrastruktur kesehatan harus menjadi perhatian serius Pemkot untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus konfirmasi covid pasca PSBB. Langkah Pemkot untuk tes, tracing dan isolasi sudah sangat tepat, oleh karenaitu, infrastruktur kesehatan yang baik akan mendukung kebijakan tersebut.
Selain keeampat hal diatas, aspek kesejahteraan sosial warga kota Surabaya harus terus terpantau dan terperhatikan diantaranya bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga terdampak covid. Penguatan aspek kesejahteraan sosial warga akan berdampak pada makin meningkatnya partisipasi warga untuk bersama-sama wani lawan covid-19.
*) Wakil Ketua DPRD Surabaya
