Bungkam Ratusan Miliar Bantuan Banjir, Ketua DPRD Padangsidimpuan Didesak Warga Diseret KPK

NAWACITAPOST.COM – Di balik puing-puing sisa banjir bandang 2025 yang menimbun pemukiman warga Padangsidimpuan, Sumatera Utara, sebuah skandal besar diduga tengah dikubur dalam-dalam.

Berbulan-bulan berlalu sejak jeritan korban bencana membahana, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan hingga kini masih bungkam seribu bahasa. Ke mana perginya anggaran ratusan miliar rupiah yang seharusnya menyambung hidup rakyat? Pertanyaan itu menggantung misterius di tengah simpang siur data korban yang disinyalir kuat telah dimanipulasi.

Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi benteng terakhir penyambung lidah rakyat justru terkesan menutup mata dan telinga. Tak ada rapat dengar pendapat, tak ada transparansi dokumen, dan tak ada satu pun pejabat yang dipanggil secara terbuka.

Kebisuan di kursi kepemimpinan dewan ini seolah merestui aksi saling lempar tanggung jawab antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara bantuan tak kunjung menyentuh seluruh tangan yang membutuhkan—bahkan setelah nyaris setahun bencana berlalu.

Baca Juga: Permendikbud Nomor 75 Jadi Payung Hukum Utama Sumbangan Komite Sekolah di Padang

Hilang kesabaran atas ketidakjelasan yang berlarut-larut, gelombang kemarahan warga akhirnya memuncak.

Aktivis kemanusiaan Rajes Simanungkalit bersama perwakilan warga terdampak, E. Hasibuan, meluapkan kekecewaan mendalam atas pengabaian sistematis ini. Tak lagi menaruh harapan pada elite daerah yang dinilai mati rasa, mereka kini melayangkan desakan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut tuntas dugaan perampokan hak rakyat tersebut.

"Kami sudah lelah berharap pada janji yang tak pernah ditepati. Kami sudah lelah menunggu klarifikasi yang tak pernah datang. Ketua DPRD diam, OPD saling lempar tanggung jawab, sementara uang rakyat yang seharusnya menyelamatkan nyawa dan memperbaiki rumah justru entah ke mana perginya," tegas Rajesh Simanungkalit dengan nada geram.

Dugaan penyelewengan ini kian menguat berkat temuan indikasi kejanggalan yang fatal:

• Disparitas Data Korban: Terdapat perbedaan signifikan antara data korban yang diserahkan ke BNPB, Kemensos, dengan realitas pahit di lapangan.

• Bantuan Gaib: Bantuan yang dijanjikan baru cair sebagian kecil menjelang setahun pascabencana, sementara sisanya menguap tanpa jejak.

• Alokasi Anggaran Misterius: Anggaran penanggulangan bernilai ratusan miliar tak berwujud dalam aksi nyata perbaikan hidup warga.

Baca Juga: Geger Kasus Pencabulan Siswa SD di Tanjungbalai, Suami Oknum Guru Ditetapkan Tersangka!

Sementara E. Hasibuan menegaskan bahwa permainan data dan anggaran ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang sengaja disembunyikan. Bagi warga yang kehilangan harta dan tempat tinggal, KPK menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk mendobrak dinding konspirasi di Padangsidimpuan.

"Siapa yang memanipulasi? Siapa yang diuntungkan? Hanya KPK yang kami percaya bisa mengungkap kebenaran yang selama ini dikubur bersama nasib kami," ujar E. Hasibuan penuh haru.