Ratusan Miliar Belanja "Di Atas Kertas", PAD Bocor Diduga Ada yang Dilindungi!

NAWACITAPOST.COM – Panggung politik Kota Padangsidimpuan mendadak membara. Pertanyaan kritis yang biasanya menggema lamat-lamat di ruang sidang DPRD kini meledak menjadi tudingan keras yang menghentak publik. Tiga partai besar—Gerindra, Demokrat, dan Perindo—yang tergabung dalam Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (GPDI Raya), secara terbuka membongkar kotak pandora yang selama ini tertutup rapat.

Bukan sekadar urusan keterlambatan administrasi, mereka membidik satu arah: dugaan pengelolaan keuangan yang rusak parah dan manipulasi terstruktur atas uang rakyat.

Dalam pemaparan Pandangan Umum Fraksi yang dibacakan oleh Nurainun pada Selasa (30/6/2026), tabir kecurigaan itu dikuliti satu per satu. Fakta mencengangkan mencuat ke permukaan: aliran dana yang seharusnya masuk ke kas daerah menguap tanpa jejak, sementara anggaran ratusan miliar yang diklaim telah dibelanjakan, justru tak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Baca Juga: Wamentan Sudaryono Lantik Wagub Nyanyang Haris, HKTI Kepri Siap Gebrak Sektor Agraris Perbatasan!

Kesaksian dari Mimbar Parlemen: "Apakah Ini Laporan Palsu?"

Dengan nada bergetar namun tegas, Nurainun melempar peluru pertanyaan yang langsung menghujam jantung birokrasi Padangsidimpuan:

"Kami mempertanyakan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Mengapa banyak sektor gagal mencapai sasaran? Apakah memang sengaja tidak dikejar? Kami juga curiga dengan efektivitas belanja daerah... Mengapa indikator kinerja program wajib justru banyak yang tidak tercapai? Apakah program ini benar-benar dikerjakan, atau hanya dibuatkan laporan palsu agar terlihat selesai?"

Baca Juga: Jejak Anggaran Bencana 2025 Diduga Dihapus, 'Pakta Kebisuan' Terbentuk, Pengamat Hukum Desak KPK Turun Tangan!

5 Dosa Besar dalam Pusaran Dugaan Korupsi Massal

Naratif yang dibawa oleh koalisi tiga partai ini mengkristal pada lima dugaan gurita penyelewengan yang terjadi di Padangsidimpuan:

1. Proteksi Haram Pembayar Pajak Kakap

Target PAD yang hancur-hancuran diduga kuat bukan karena lesunya ekonomi, melainkan adanya 'tangan tak terlihat' yang melindungi para pengusaha besar. Diduga ada pembiaran, nihilnya penagihan tegas, dan pemeriksaan lapangan yang sengaja dimandulkan demi membagi "kue" di luar pencatatan resmi.

2. Belanja Fiktif & Modus Pencucian Uang

Anggaran fantastis untuk jalan, sekolah, hingga puskesmas dicurigai hanya menjadi alat barter di atas kertas. Di dokumen tertulis "Selesai 100%", namun di lapangan, proyeknya entah di mana. Selisih dana raksasa ini diduga kuat mengalir ke rekening kroni dan oknum pejabat.

3. Pembajakan Anggaran Wajib

Hak dasar rakyat atas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dikorbankan. Anggaran pos krusial ini diduga dialihkan secara diam-diam untuk membiayai syahwat birokrasi: perjalanan dinas mewah, rapat-rapat tak bernilai, hingga perawatan gedung yang digelembungkan.

4. Kongkalikong "Tutup Mulut"

Fakta bahwa borok ini baru meledak saat sidang pertanggungjawaban mengindikasikan adanya upaya pembiaran yang terencana. Fungsi pengawasan sengaja ditidurkan agar penyelewengan di lapangan bisa melenggang tanpa rasa takut.

5. Pola Sistemik Pengurasan Dana Publik

Kasus ini bukan kejadian berdiri sendiri. Ini adalah satu lingkaran setan yang selaras dengan misteri hilangnya dana bencana dan bantuan siswa. Dari korban banjir hingga petani, semua dikuras tanpa sisa.

Baca Juga: Konspirasi Senyap DPRD Diduga Tutupi Nasib 1.133 Rumah Korban Bencana dan Anggaran Pendidikan!

Reaksi Keras: "Ini Perampokan Terang-terangan!"

Dugaan liar ini langsung mendapat pembenaran dari berbagai elemen sipil. Rajes Manungkalit, seorang aktivis lokal, menegaskan bahwa bola salju ini tidak boleh berhenti hanya sebagai retorika politik.