NAWACITAPOST.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi partai politik lain yang menjadi "tetangganya."
Dalam pidatonya, Megawati berbicara tanpa menyebut nama partai tersebut. Namun, dengan nada prihatin, ia menyoroti bagaimana keberadaan partai politik harus dihormati sebagai organisasi yang sah secara undang-undang.
"Lho orang tetangga saya, partai sebelah, enggak usah ngomong deh, prihatin lho saya, prihatin lho, guna apa ada partai jadinya?" ujar Megawati di hadapan para kader PDI-P.
Menurutnya, sebuah partai politik harus dihargai sebagai bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. "Padahal partai itu sah, dan itu adalah sebuah organisasi partai politik. Tulis," tambahnya dengan tegas.
Baca Juga: Majalah Tempo Edisi 'Nawadosa Jokowi' Hilang di Pasaran, Ini Penjelasan Bagja Hidayat
Presiden Kelima Republik Indonesia ini mengingatkan, karena sahnya partai politik, mereka memiliki hak untuk mengikuti kontestasi Pemilu. Megawati juga menekankan bahwa hanya partai politik yang diakui secara konstitusional yang boleh mengikuti Pemilu, bukan organisasi masyarakat (ormas).
"Hanya dia boleh mengikuti yang namanya Pemilu secara langsung sekarang, apa boleh ormas ikut? Enggak, tidak tahu kah kamu yang namanya konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 yang sudah berapa kali diamendemen," jelasnya.
Selain itu, Megawati juga menyinggung tentang kemungkinan adanya campur tangan penguasa dalam kontestasi Pemilu. Ia mempertanyakan tujuan dari adanya Pemilu jika hasilnya sudah diatur sebelumnya.
"Hanya boleh ada pemilu-pemilu tapi sudah di-create, buat apa, hak rakyat mau dikemanakan?" ujarnya.
Isu yang diangkat Megawati ini muncul di tengah dinamika politik yang memanas, terutama setelah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca Juga: Fakta Menarik Istana Bogor: Dari 'Bau Kolonial', hingga Pernah Dibakar dan Hancur Akibat Gempa
Keputusan Airlangga untuk mundur secara mendadak menjelang Munas Golkar yang dijadwalkan pada Desember menimbulkan spekulasi mengenai adanya upaya pengambilalihan partai oleh pihak tertentu. Meski demikian, Airlangga dan pihak Golkar menegaskan bahwa keputusan tersebut murni alasan pribadi dan untuk fokus pada tugas pemerintahan.