Secara konsep, kebijakan tersebut masuk akal.
Tetapi masalah muncul ketika status desil mahasiswa berubah.
Baca Juga: Agoeng Prasodjo Desak Audit Total Data: Rumah Reyot Bisa Masuk Desil 8, Bantuan Pun Hilang
Pada Juli 2026, pemerintah sendiri mengakui adanya persoalan perubahan status desil penerima maupun calon penerima KIP Kuliah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan data tersebut masih dapat dimutakhirkan. BPS juga meminta mahasiswa yang mengalami kenaikan desil secara mendadak segera melakukan pemutakhiran data.
Bahkan Universitas Sumatera Utara pada Juni 2026 melakukan pendataan terhadap calon mahasiswa baru yang mengalami perubahan status DTSEN untuk mendukung pengusulan kuota tambahan KIP Kuliah.
Artinya, problem tersebut bukan sekadar cerita di media sosial.
Perguruan tinggi pun harus turun tangan menghadapi dampaknya.
Dan di tengah persoalan itu, terdapat kisah-kisah mahasiswa yang secara akademik sangat baik tetapi menghadapi ancaman kehilangan dukungan pembiayaan hanya karena posisi desil keluarganya berubah.
Baca Juga: Baktiono: Hapus Sistem Desil, Jangan Kastakan Warga Miskin
Ada mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi, bahkan IP sempurna, yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan. Tetapi jika sistem membaca keluarganya berada di luar kelompok prioritas, prestasi akademik tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan biaya kuliah.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.
Jangan sampai negara menciptakan ironi: seorang anak berhasil memperoleh IP 4,0, tetapi justru terancam menghentikan kuliah karena keluarganya dianggap tidak cukup miskin oleh sebuah sistem data.
Pemerintah memang telah menyediakan jalur afirmasi dan mekanisme pemutakhiran bagi calon mahasiswa yang terdampak perubahan desil.
Namun pertanyaannya: apakah mekanisme koreksi tersebut cukup cepat dibandingkan tenggat pembayaran kuliah?
Bagi keluarga miskin, keterlambatan beberapa minggu bukan persoalan kecil.