Peta Jalan Fiskal 2027 Disepakati, Menteri Keuangan Suahasil Nazara Siap Hadapi Badai Konflik Global

NAWACITAPOST.COM — Di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik dan tensi konflik global yang terus bergejolak, Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi mengetok palu kesepakatan akhir Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).

 

Kesepakatan krusial yang dicapai di Gedung Nusantara, Jakarta ini menjadi fondasi utama penentuan arah kebijakan ekonomi Indonesia sebelum melenggang ke keputusannya di Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026 mendatang.

Hadir memimpin delegasi pemerintah, Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara, yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, menegaskan keteguhan sikap pemerintah dalam menjaga navigasi perekonomian domestik.

 

 

Arsitektur APBN 2027 dirancang sebagai perisai tangguh untuk memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan menopang alokasi belanja negara yang menembus Rp4.106,2 triliun.

 

Postur anggaran tersebut memicu defisit fiskal yang disepakati sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target keseimbangan primer Rp20,8 triliun serta pembiayaan anggaran mencapai Rp671,1 triliun.

Asumsi dasar makroekonomi yang menjadi pijakan postur anggaran ini turut disetujui secara terukur:

Melalui landasan indikator makro yang terukur tersebut, instrumen fiskal diposisikan tidak hanya sebagai alat pencatatan angka, melainkan sebagai instrumen daya tahan nasional di tengah guncangan eksternal.

 

“Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel,” tegas Suahasil Nazara.

Menkeu Suahasil mengungkapkan bahwa seluruh tahapan perumusan RAPBN 2027 ditempuh di bawah bayang-bayang konflik global yang dinamis dan berpotensi menggerus ketahanan ekonomi dunia.

 

Dalam kondisi tersebut, pembenahan dan penguatan fundamental ekonomi dalam negeri menjadi harga mati agar Indonesia tidak terseret dalam arus krisis global. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal mendatang dituntut bergerak lebih lincah dan progresif.

“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi,” jelas Suahasil di hadapan jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPR RI.

 

Menutup proses perancangan anggaran yang berlangsung sengit dan penuh dinamika, Menkeu Suahasil menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Anggaran DPR RI atas kerja keras dan masukan kritis yang diberikan selama masa pembahasan.

“Pembahasannya yang sangat dinamis, terbuka, dan konstruktif telah memperkaya desain arsitektur RAPBN 2027. Kami percaya bahwa diskusi merupakan dialektika yang sehat dalam demokrasi kita,” pungkasnya.

Dengan tuntasnya kesepakatan di tingkat pembicaraan awal ini, seluruh mata kini tertuju pada Rapat Paripurna DPR RI pekan depan yang akan menjadi pembuktian akhir pengesahan RUU APBN 2027 sebagai pedoman navigasi ekonomi nasional.