Duet Baru Kemenkeu-BI Dinilai Jadi Momentum Hadirkan Pola Teknokratis Adaptif

NAWACITAPOST.COM — Perombakan drastis di puncaknya pimpinan arsitektur ekonomi nasional kini resmi bergulir. Kepemimpinan di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bergeser secara serentak di tengah gelombang tantangan ekonomi global dan domestik yang terus memanas.

 

Rotasi strategis ini dinilai menjadi momentum krusial untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan serta mempertajam eksekusi di sektor fiskal dan moneter.

Suahasil Nazara kini resmi memegang kendali penuh sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).

 

Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru mengemban jabatan tersebut selama satu tahun.

 

Pergeseran di benteng fiskal tersebut melengkapi transisi vital di tubuh otoritas moneter. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah resmi dipimpin oleh Destry Damayanti sebagai Gubernur BI periode 2026–2031 sejak dilantik pada Rabu (2/9/2026).

 

Destry mengisi posisi tertinggi di bank sentral tersebut untuk menggantikan Perry Warjiyo yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir Juli 2026.

Merespons pergeseran nakhoda ganda di benteng fiskal dan moneter ini, Ekonom Universitas Airlangga (UNAIR), Profesor Rahma Gafmi, menegaskan bahwa fase transisi ini merupakan titik balik penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam Program Kompas Bisnis Kompas TV, Rabu (16/9/2026), Rahma Gafmi menilai duet baru Kemenkeu-BI langsung dihadapkan pada persimpangan jalan yang sangat menantang.

 

"Jadi saya melihat dari duet kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini, sebenarnya saat ini itu ada di persimpangan krusial ya atau kebutuhan akan adaptasi teknokratis dan konstanta politik yang strategis dari arah pembangunan nasional," ucapnya.

Meskipun begitu, Rahma menekankan bahwa komitmen terhadap peta jalan perekonomian negara tetap teguh dan tidak bergeser dari garis panduan kepemimpinan nasional.

"Nah, meskipun kerangka besar dan visi strategis presiden itu misalnya, seperti target pertumbuhan ekonomi yang menuju 6 persen, kesinambungan project strategis nasional serta juga program prioritas kesejahteraan rakyat itu tidak mengalami perubahan," lanjut Rahma Gafmi.

Kendati visi makro tidak berubah, pergantian pimpinan tertinggi ini secara otomatis akan mengubah dinamika operasional serta respons pasar terhadap setiap sinyal kebijakan yang dikeluarkan.

 

"Jadi pergantian Nahkoda di otoritas fiskal dan moneter itu sebenarnya hampir selalu membawa implikasi terhadap gaya komunikasi, termasuk juga apa kecepatan eksekusi serta juga penajaman instrumen kebijakan," terangnya.

Meski demikian, ia menilai arah kebijakan makro tetap akan mengacu pada agenda pembangunan nasional.

"Nah, tentunya dari sisi makro jangkar kebijakan itu tidak hanya bergeser secara radikal karena adanya legitimasi program pembangunan yang tetap bersumber dari, saya lihat RPJMN dan juga Asta Cita kepemimpinan nasional," lanjut Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR tersebut.

Oleh karena itu, kata Rahma Gafmi, Kementerian Keuangan tentunya tetap dituntut menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal untuk mendanai pertumbuhan dan disiplin anggaran yang pruden.

"Jadi artinya agar rasio defisit itu tetap terkendali di bawah 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," ucapnya.

 

Di sisi moneter, Bank Indonesia tetap memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi, sembari terus memompa pasokan darah bagi pertumbuhan sektor riil.

Dengan demikian, meski arsitektur kebijakan relatif sama, Rahma menilai kepemimpinan baru dapat membawa karakter teknokratis yang khas. Hal itu tercermin dari tiga aspek penting, salah satunya adalah kemampuan membaca gelombang pasar secara lebih presisi.

"Tentunya ini saya lihat bisa tercermin dari tiga hal. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan baru itu seringkali membawa pendekatan yang lebih taktis dalam membaca sentimen pasar global dan domestik terutama di tengah volatilitas geopolitik dan pergerakan aliran modal asing," terang Rahma Gafmi.

Faktor kedua yang tidak kalah krusial adalah tingkat kerapatan sinergi dan harmoni sinyal antara otoritas fiskal dan moneter. Efektivitas koordinasi kedua lembaga dinilai sangat bergantung pada chemistry dan ritme kepemimpinan yang dibangun oleh Suahasil dan Destry.

 

"Duet baru itu dapat menciptakan ruang kalibrasi instrumen yang lebih dinamis," jelas Rahma Gafmi.

Tingkat efektivitas kalibrasi tersebut akan diuji melalui integrasi instrumen taktis di lapangan.

"Misalnya, dalam hal optimalisasi instrumen pendukung likuiditas seperti kalau Bank Indonesia itu adalah SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) atau KLM (Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial). Kalau fiskal itu adalah penyerapan SBN yang ada di pasar primer, dan pelaku pasar dan investor itu selalu mencermati kredibilitas baik itu independensi atau juga ketegasan komunikasi sebagai forward guidance-nya gitu ya dari para pengambil kebijakan ini, apakah fiskal maupun moneter itu untuk membaca arah kepastian usaha ini seperti apa ke depan," jelasnya.

Ia menegaskan, dinamika yang terjadi saat ini bukanlah bentuk pembongkaran total ataupun sekadar upaya mempertahankan status quo tanpa terobosan.

 

"Tapi di sini adalah melainkan sebuah evolusi gaya eksekusi kerangka arahan Presiden itu bertindak sebagai batas atas misalnya atau batas bawah dari ruang gerak kebijakan," terang Rahma Gafmi lagi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Rahma menyuarakan harapannya agar kombinasi kepemimpinan anyar ini mampu mengeksekusi strategi ekonomi dengan kepekaan tinggi.

"Oleh karena itu saya menginginkan duet kepemimpinan baru ini itu lebih cenderung menghadirkan pola teknokratis adaptif, yakni artinya meneruskan kesinambungan makroekonomi yang stabil. Namun, juga dengan sentuhan instrumen misalnya efisiensi birokrasi, terus juga ketepatan waktu bagaimana timing-nya gitu untuk mengeksekusi yang disesuaikan dengan tantangan struktural terkini ini misalnya, seperti transisi fiskal jangka menengah penguatan buffer eksternal maupun dorongan hilirisasi bagaimana nanti bisa mempunyai nilai tambah," katanya.

Menjawab ekspektasi dan tantangan besar tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bergerak cepat menegaskan komitmennya untuk menjaga benteng pertahanan keuangan negara agar tetap kokoh dan tepercaya.

 

Ia memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan secara optimal untuk mengawal dan merealisasikan berbagai program prioritas nasional tanpa mengorbankan stabilitas.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkap Suahasil seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/09/2026).

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjutnya.

Dikutip dari setneg.go.id, Suahasil menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memoles APBN agar menjadi instrumen pemacu pertumbuhan yang tangguh, sekaligus menjadi tameng utama dalam mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dari guncangan luar.

 

Guna menjaga disiplin anggaran negara di garis aman, Suahasil menegaskan batas tegas pengelolaan fiskal nasional.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Suahasil menggarisbawahi bahwa kekuatan utama dari sebuah kebijakan tidak hanya terletak pada hitungan angka, tetapi juga pada kredibilitas komunikasi publik.

 

Menurutnya, kepercayaan pasar dan masyarakat luas terhadap APBN harus terus ditopang oleh fondasi kebijakan yang sehat serta penyampaian informasi yang konsisten dan transparan.