Sebuah keluarga bisa tinggal di rumah yang cukup bagus karena rumah tersebut merupakan warisan orang tua.
Seorang ayah bisa memiliki kendaraan karena kendaraan itu digunakan untuk bekerja.
Seorang ibu bisa memiliki rekening bank tetapi saldo tersebut sebenarnya hanya untuk menerima gaji dan membayar kebutuhan keluarga.
Seorang anak bisa kuliah di kampus yang bagus, tetapi biaya kuliahnya ditopang utang keluarga.
Dari luar, keluarga tersebut mungkin tampak "mampu".
Tetapi jika penghasilan habis untuk kebutuhan dasar, mereka tetap berada dalam kondisi rentan.
Karena itu, ukuran kesejahteraan harus mampu menangkap kondisi nyata, bukan sekadar kondisi administratif.
PEMERINTAH SENDIRI MENGAKUI DATA BISA BERUBAH
Hal yang menarik adalah pemerintah sendiri menyatakan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan perubahan desil bisa terjadi karena pembaruan dan pemeringkatan data secara proporsional, bukan semata-mata karena pendapatan sebuah keluarga tiba-tiba berubah. Ia juga menegaskan masyarakat masih dapat melakukan pemutakhiran.
Pernyataan ini justru memperkuat satu kesimpulan:
Desil bukanlah vonis.
Kalau bukan vonis, maka kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga seharusnya tidak menjadikan angka desil sebagai satu-satunya pintu keputusan tanpa ruang koreksi yang cepat dan manusiawi.
Sistem boleh menggunakan algoritma, tetapi keputusan yang menyangkut pendidikan dan kesehatan harus tetap memiliki mekanisme verifikasi manusia.
JANGAN PAKSA RAKYAT MEMBUKTIKAN KEMISKINANNYA SETELAH KEHILANGAN HAK
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme sanggah.
Pemerintah memang membuka ruang pemutakhiran data. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apakah mekanisme tersebut tersedia.
