Pertanyaannya adalah:
Seberapa mudah mekanisme itu digunakan oleh warga miskin?
Bagaimana dengan warga lanjut usia?
Bagaimana dengan keluarga yang tidak memahami teknologi?
Bagaimana dengan warga yang tidak mempunyai akses internet?
Bagaimana dengan orang tua yang harus bekerja setiap hari dan tidak mungkin bolak-balik ke kantor pemerintah?
Bagaimana dengan mahasiswa yang membutuhkan kepastian KIP Kuliah dalam hitungan hari?
Dan bagaimana dengan pasien yang membutuhkan pengobatan sekarang, bukan setelah datanya diperbaiki beberapa minggu kemudian?
Jangan sampai sistem digital justru memindahkan beban administrasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Rakyat yang kehilangan bantuan kemudian diminta membuktikan bahwa dirinya miskin.
Ini harus dibalik.
Negara yang memiliki seluruh perangkat data seharusnya mempunyai kemampuan lebih besar untuk memverifikasi, bukan justru membebankan seluruh proses pembuktian kepada warga.
DESIL HARUS MENJADI ALAT, BUKAN HAKIM
Pemerintah patut diapresiasi karena berusaha membangun data sosial ekonomi nasional yang lebih terintegrasi.
Tetapi keberhasilan DTSEN tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak data berhasil dikumpulkan.
Keberhasilannya harus diukur dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana:
