Pemerintah juga siap memberikan kompensasi bagi penggilingan yang mengalami kerugian akibat kebijakan stabilisasi ini.
Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti langkah tegas Presiden Prabowo dalam menertibkan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin resmi. Menurutnya, banyak perusahaan tambang yang selama ini beroperasi secara ilegal dan hasil keuntungannya mengalir ke luar negeri.
“Pak Prabowo menemukan bahwa sekitar 30-40% industri tambang dan kelapa sawit tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil alih sektor-sektor ini agar hasilnya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat,” jelas Bambang Haryo.
Kemudian, Presiden Prabowo juga akan menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua hasil pertambangan dan kelapa sawit disimpan di dalam negeri selama 10 tahun sebelum boleh dikirim ke luar negeri. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tambahnya.
Dalam sesi wawasan kebangsaan, Prof. Darsana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya menyampaikan materi bertajuk Mengejawantahkan Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Emas.
Ia menyoroti berbagai persoalan politik dan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan Indonesia, seperti meningkatnya kasus korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya utang negara, serta menurunnya indeks demokrasi.
Selain itu, Prof. Darsana juga membahas beberapa tantangan kontemporer yang dapat mengganggu pencapaian visi Indonesia Emas, seperti:
Indonesia Gelap vs Efisiensi, Bayar-Bayar-Bayar vs Profesionalitas Polri, KaburAjaDulu vs Indonesia Lebih Baik.
Ia juga menekankan perlunya membangun kembali karakter bangsa yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam acara ini, menanggapi berbagai pertanyaan sosial yang diajukan peserta. Ia menekankan pentingnya pengurangan disparitas ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cahyo, ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. “Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat dari kekayaan negara ini, bukan hanya segelintir pihak,” ujarnya. ***