NAWACITAPOST.COM - Lapas Kelas IIA Rantauprapat Kanwil Kemenkumham Sumut, dalam menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-9.OT.03.01 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Percepatan Kinerja melalui Indikator Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkumham.
Untuk itu, Biro Perencanaan mengikuti kegiatan "Sosialisasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham" Tahun 2020-2024 secara virtual, Kamis (22/08).
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Ida Asep Somara, dalam sambutannya menjelaskan latar belakang perubahan renstra Kemenkumham.
Katanya, Perubahan renstra Kemenkumham dilatar belakangi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
"Serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Balitbang menjadi Badan Strategi Kebijakan (BSK), dan Penambahan Eselon II pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yaitu Direktorat Badan Usaha," ujar Ida Asep Somara.
Bapak Ida menambahkan, Renstra baru tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2024, dan secara signifikan menghasilkan beberapa perubahan di bawahnya.
Baca Juga: 50 Anggota DPRD Surabaya Siap Dilantik, Protokol Dewan Lakukan Gladi Resik
Pada renstra 2020-2024 sebelumnya, Kemenkumham memiliki 8 sasaran dan 25 indikator yang harus dipenuhi. Namun setelah perubahan, Kemenkumham memiliki 2 sasaran dan 2 indikator.
Sasaran tersebut yaitu, Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat, serta Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.
(Humas Lapas Rantauprapat)
