Jimly Asshiddiqie Kritik Sistem Politik Indonesia, Republik Tapi Bersikap Seperti Monarki

NAWACITAPOST.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti fenomena unik dalam budaya politik Indonesia. Meskipun secara resmi bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, namun budaya politik yang berkembang justru menyerupai sistem monarki.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jimly dalam pidatonya pada acara dialog nasional bertajuk "Refleksi Kelembagaan Komisi Yudisial" yang diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-19 Komisi Yudisial, Selasa (20/8/2024).

Jimly membuka pidatonya dengan mengajak para hadirin untuk merenungkan kembali sistem konstitusi Indonesia dan institusi ketatanegaraan yang ada. Menurutnya, penting untuk melakukan evaluasi terhadap aturan dan budaya konstitusional yang berlaku, guna memastikan bahwa sistem yang berjalan tetap sesuai dengan semangat republikanisme.

Dalam pidatonya, Jimly mengulas sejarah panjang pembentukan pemerintahan Indonesia yang terjadi pada masa kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sempat terjadi perdebatan sengit mengenai bentuk pemerintahan yang akan diadopsi oleh Indonesia.

Baca Juga: MK Ubah Aturan Pencalonan di Pilkada, Partai Politik Kini Bisa Usung Cagub Tanpa Kursi di DPRD

Akhirnya, pilihan antara sistem republik atau kerajaan ditentukan melalui proses voting. “Ketika kita ingin merumuskan apakah negara kita akan berbentuk republik atau kerajaan, terpaksa harus dilakukan voting,” jelas Jimly.

Dari hasil voting tersebut, mayoritas anggota BPUPKI, yakni 55 orang, memilih sistem republik. Namun, terdapat 6 orang yang tetap bersikukuh agar Indonesia menjadi kerajaan.

Jimly menambahkan bahwa jika proses penentuan ini dilakukan dalam forum yang lebih luas, seperti referendum, hasilnya mungkin akan berbeda. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat itu lebih akrab dengan istilah kerajaan dibandingkan republik, yang terkesan asing bagi mereka.

Budaya Monarki yang Masih Mengakar

Lebih lanjut, Jimly menjelaskan bahwa meskipun Indonesia secara formal adalah sebuah republik, budaya politik yang berkembang justru masih mencerminkan praktik-praktik monarki. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh ketidakpahaman mayoritas masyarakat tentang konsep republik.

Baca Juga: PDIP Mencari Teman Koalisi untuk Pilkada Jakarta 2024, Pertimbangkan Usung Anies-Hendrar Prihadi

“Banyak rakyat kita dari Sabang sampai Merauke mungkin tidak terlalu paham dengan konsep republik. Tetapi jika disebut kerajaan atau kesultanan, mereka langsung paham. Ini karena sejarah panjang masyarakat kita yang lebih akrab dengan sistem kerajaan,” ungkap Jimly.

Jimly menekankan bahwa meskipun elite politik dan pemimpin Indonesia telah memilih republik sebagai bentuk pemerintahan, namun dalam praktik sehari-hari, budaya politik masyarakat lebih condong kepada sistem monarki. Fenomena ini, menurutnya, adalah cerminan dari kesenjangan antara pilihan elite terdidik dengan kesadaran kognitif masyarakat umum.

Jimly kemudian membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Inggris, Australia, dan Belanda. Negara-negara tersebut secara formal memiliki sistem monarki, namun budaya politiknya lebih menyerupai republik. Sebaliknya, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik, namun budaya politiknya masih kental dengan nuansa kerajaan.