Menkeu Suahasil Nazara Buka Suara Soal Polemik "Nama Ajaib" Perombakan Pejabat Kemenkeu

NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa permintaan pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat ini masih dalam pembahasan mendalam.

Langkah ini diambil menyusul gelombang protes internal atas keputusan perombakan massal yang sebelumnya mengejutkan publik dan jajaran kementerian.

 

Perombakan ratusan pejabat tersebut dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menteri Keuangan pada Kamis (10/9/2026), dengan sasaran utama unit DJP dan DJBC.

 

"Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujar Suahasil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Saat ditekan mengenai kepastian pembatalan mutasi serta munculnya isu "nama-nama ajaib" yang mendadak masuk dalam daftar perombakan, Suahasil enggan berspekulasi lebih jauh dan meminta semua pihak menunggu keputusan resmi.

"Nanti aja, kalau sudah jadi," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto berupaya meredam tensi dengan menyebut mutasi tersebut sebagai hal lumrah, meski membenarkan adanya rapat internal mendesak.

 

"Rotasi biasa. Rotasinya biasa. Ini mau saya rapatin, saya enggak bisa ngomong, baru mau rapat," kata Bimo.

 

Namun, ketika disinggung lebih lanjut mengenai sosok di balik nama-nama tak wajar tersebut, Bimo merespons singkat dengan bergurau.

 

"Ajaib, ajaib, ajaib, ajaib," sahut Bimo.

Sebelumnya, polemik ini memuncak ketika Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama secara terbuka meminta perombakan era Purbaya ditunda atau dibatalkan.

 

 

Bimo membocorkan adanya sejumlah nama yang menyusup ke dalam daftar rotasi tanpa menyentuh mekanisme seleksi resmi.

"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Bimo menegaskan, praktik penterobosan prosedur ini memicu ketidakadilan mendalam dan berpotensi merusak moral para pegawai yang telah berjuang melalui jalur formal.

"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," jelas Bimo.

 

Perombakan yang kini menggantung tersebut melibatkan ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu, mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon.

 

Keputusan final kini berada di tangan Menkeu Suahasil Nazara untuk menentukan arah reformasi birokrasi di instansi penerimaan negara tersebut.