Rohul, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Pusat melaksanakan.Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022 secara Virtual, Senin (05/09/2022) tentang Inflasi.

Rakornas TPID dipimpin dari Jakarta secara virtual Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dengan peserta seluruh Kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) seluruh Indonesia.

Rapat kordinasi nasional tersebut dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) diikuti Bupati H.Sukiman didampingi Wakil Bupati H.Indra Gunawan, Kapolres AKBP Pangucap Priyo Soegito S.IK, Perwakilan Kejari, Sekda Rohul M. Zaki S.STP M.Si, Danramil 02 Rambah serta sejumlah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dalam kesempatan itu, kata Bupati Sukiman akan melaksanakan arahan Mendagri terkait upaya dalam pengendalian inflasi daerah, seperti menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan,

Kemudian peningkatan daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dengan dibutuhkan dukungan dan langkah strategis untuk melaksanakannya.

"Pemkab Rohul akan terus melakukan upaya-upaya strategis bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk mengendalikan inflasi dengan harapan dukungan partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi,' tuturya.

Sukiman berharap TPID Rohul harus tetap menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, kemudian menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke daerah, termasuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta yang terpenting adalah selalu melakukan komunikasi yang efektif.

"Seperti komunikasi harus terus dilakukan secara efektif kepada masyarakat terkait inflasi, serta mengharapkan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu dan mendukung inflasi bisa lebih naik lagi," harapannya.

Untuk diketahui pada Rakornas TPID itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.

“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” jelas Tito Karnavian saat Rakornas.

Dirinya menyebut, kenaikan BBM bersubsidi tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga, isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan Sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid-19.

“Pemerintah Daerah agar menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” terangnya.

Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.

“Solusi dalam pengendalian inflasi yang bisa kita lakukan bersama diantaranya, jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang. Aktifkan Satgas pangan, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri,” tambahnya.

“Kemudian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota pertiap bulan,” tambah Tito lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan, Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.

“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Mensos.


Sumber Diskominfo Rohul
Editor Fahrin Waruwu