“Yang masih didalami oleh penyidik apakah sejauh mana peran dari pemerintah kota yang masih memiliki kewajiban dan kewenangan untuk terus mengawasi jalannya tata kelola keuangannya,” katanya.
Menurut Edward, pertanyaan tersebut menjadi penting karena apabila pada setiap periode pertanggungjawaban telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan selesai, maka perlu dijelaskan bagaimana kemudian persoalan tersebut dapat kembali muncul setelah masa jabatan direktur berakhir.
“Kalau Korupsi, Tidak Bisa Hanya Satu Orang”
Lebih jauh, Edward menilai perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan daerah semestinya dilihat sebagai sebuah rangkaian proses, bukan hanya berdasarkan tindakan satu individu.
“Kalau memang ini tuduhannya adalah korupsi, tidak bisa hanya satu orang pelakunya,” tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan apabila dalam proses penyidikan selanjutnya tidak ditemukan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan keuangan maupun administrasi.
“Kalau sampai di masa 20 hari ke depan ini tidak ketemu pelaku lain, ya berarti ada yang salah dalam penetapan,” ujar Edward.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar penyidik tidak hanya melihat posisi direktur utama sebagai pelaksana, tetapi juga menelusuri seluruh mata rantai pengambilan keputusan, pengawasan, penganggaran dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan KBS.
Dalam konteks tersebut, posisi Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik perusahaan daerah menjadi salah satu aspek yang menurut kuasa hukum perlu mendapatkan perhatian.
Namun demikian, seluruh dugaan dan pernyataan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan akan dibuktikan melalui proses peradilan.