LSM Pijar Keadilan Demokrasi dan FPKMP Gelar Aksi di Depan Kementerian ATR/BPN, Tuntut Perlindungan Hak Tanah di Papua

Di tengah-tengah aksi, Rizal juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat Papua yang menurutnya kerap kali diabaikan dalam permasalahan tanah dan aset.

"Ini bukan hanya soal tanah saya, ini soal hak masyarakat adat Papua. Kami meminta perlindungan hukum dari negara. Masyarakat adat Papua selama ini terlalu sering dirugikan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Kami ingin hak kami diakui dan dilindungi, bukan diabaikan," seru Rizal.

Aspirasi Masyarakat Papua

Selain menyampaikan tuntutan terkait sertifikat tanah dan pengaduan administratif, Rizal menekankan bahwa permasalahan ini menyangkut hajat hidup masyarakat Papua, termasuk dampak ekonomi bagi wilayah tersebut.

"Tanah ini bukan sekadar aset pribadi. Di atas tanah ini, kami sudah berinvestasi, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan di Papua. Hak kami atas tanah ini harus diakui dan disahkan," tutur Rizal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian ATR/BPN belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aksi ini. Namun, pihak kepolisian telah memastikan bahwa jalannya aksi demonstrasi akan dijaga ketat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi aksi.

Dengan adanya aksi ini, masyarakat Papua berharap ada kemajuan signifikan dalam penyelesaian kasus tanah serta perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.