NAWACITAPOST.COM — Suara riuh tepuk tangan dan raungan sirine kendaraan memecah keheningan kawasan Perkebunan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara, pada Selasa (14/7/2026). Di sana, barisan pejabat tinggi berjejer rapi di depan spanduk megah bertuliskan “Wujud Nyata Pemulihan Pascabencana”.
Hadir langsung Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon bersama Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan dan jajaran pimpinan daerah untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Sebuah seremoni yang tampak begitu sempurna di kamera.
Namun, hanya selemparan batu dari lokasi pesta simbolis itu, drama kemanusiaan yang sesungguhnya sedang berlangsung. Di bawah tenda darurat dengan atap bolong yang semalam diguyur hujan, ribuan korban banjir bandang 2025 menatap nanar. Harapan mereka pupus, berganti kemarahan yang membuncah.
Di balik kemilau seremoni tersebut, sebuah tabir skandal besar mulai terkuak: Apakah pemerintah benar-benar membangun rumah untuk korban, atau sekadar membangun alasan untuk menghabiskan uang negara?
Baca Juga: Peringati Milangkala Ke-349 Kabupaten Cianjur, KDM akan Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Angka di Atas Kertas vs Kenyataan yang Menampar
Semuanya bermula dari laporan data Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang dikirim ke BNPB Pusat, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di atas kertas, Pemkot mengklaim ada 1.133 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya hancur lebur dan tidak layak huni akibat bencana November 2025 lalu. Angka fantastis inilah yang menjadi 'kunci pembuka' cairnya dana bantuan pemulihan bernilai ratusan miliar rupiah.
Namun, sebuah kebenaran pahit bocor dari rapat tertutup. Menurut pengakuan salah satu anggota dewan yang merahasiakan identitasnya demi keamanan, data lapangan menunjukkan fakta yang mencengangkan: hanya 380 KK yang benar-benar memenuhi syarat sebagai korban rusak berat.
Artinya, ada selisih 753 KK—atau setara dengan 66 persen data yang dilaporkan—diduga kuat merupakan DATA FIKTIF.
Ribuan nama "hantu" atau warga yang rumahnya sama sekali tidak tersentuh banjir diduga sengaja dimasukkan ke dalam daftar untuk menyedot anggaran yang seharusnya menjadi hak para pengungsi.
“Kami tak punya rumah, tak punya tempat berteduh selain tenda yang bocor ini. Tapi di atas kertas, ada ratusan keluarga lain yang ‘menggantikan’ kami menerima bantuan itu? Ke mana perginya semua uang itu?” ujar Suri, warga Desa Aek Nabara yang rumahnya hanyut terbawa arus, dengan suara bergetar menahan tangis.
Baca Juga: Perpustakaan Gasibu akan Bertransformasi Menjadi Perpustakaan Digital
Aroma Kongkalikong dan Fungsi Pengawasan yang Mandul
Dugaan manipulasi ini sebenarnya sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Taty Ariyani Tambunan. Melalui pesan singkat WhatsApp pada 9 Juli lalu, ia menegaskan telah mencecar pihak eksekutif dalam rapat Badan Anggaran.
“Sudah kami mintakan penjelasannya soal selisih angka 66 persen itu,” tulis Taty.
Namun hingga detik ini, senyap. Belum ada klarifikasi resmi, belum ada dokumen yang dibuka ke publik. Pertemuan itu kini dicurigai hanya sebatas basa-basi politik. Publik pun mulai bertanya-tanya melalui rentetan pertanyaan krusial yang tak terjawab: