NAWACITAPOST.COM — Aroma ketidakadilan menyengat tajam di bumi Kabupaten Pesawaran, Lampung. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan kini memicu polemik panas dan dituding sarat akan praktik tebang pilih. Gerakan sosial pun bergolak, menuntut transparansi atas apa yang diduga sebagai aksi "pilih kasih" oleh pemangku kebijakan.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lampung secara lantang membongkar borok ketimpangan ini ke permukaan. Mereka menuding pembangunan jalan di Pesawaran jauh dari kata merata dan terkesan hanya menguntungkan wilayah "anak emas" tertentu.
Dua Wajah Pesawaran: Kemilau Pusat Pemerintahan, Nestapa Jalur Kedondong
Kontras yang luar biasa terpampang nyata di lapangan. Di satu sisi, aspal mulus meliuk indah di kawasan sekitar Pemerintah Daerah (Pemda) dan Desa Kububatu. Namun di sisi lain, urat nadi perekonomian masyarakat justru dibiarkan sekarat.
Mahmuddin Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Lampung, dengan nada getir membeberkan hancurnya Jalan Raya Kedondong yang kini kondisinya sudah berada di titik nadir.
"Kami menilai ada ketimpangan yang sangat telanjang! Banyak ruas jalan akses utama rusak berat dan membahayakan nyawa pengguna jalan, tetapi titik tertentu justru terus diprioritaskan," cetus Mahmuddin dengan nada tinggi saat ditemui di Pesawaran, Kamis (28/5/2026).
Kerusakan parah yang mengancam keselamatan itu mengepung sejumlah wilayah kritis, mulai dari:
- Desa Kedondong
- Desa Kota Jawa
- Desa Teba Jawa
- Desa Sukajaya
Mahmuddin menegaskan, fenomena ini bukan lagi sekadar masalah teknis anggaran, melainkan sudah mengarah pada dugaan busuk nepotisme dan ketidakadilan dalam pemanfaatan uang rakyat.
Baca Juga: Miliaran Rupiah Hak Anak Sekolah Diduga Ditelan ‘Gurita’ Korupsi, APH Diminta Seret Pelaku!
"Gubernur Tidak Becus!" – Amarah Warga di Jalur Tengkorak
Jeritan di ruang publik bukan sekadar isapan jempol. Di Desa Kota Jawa, amarah warga sudah berada di ubun-ubun. Seorang tokoh masyarakat setempat yang akrab disapa Julpakor 45, tak mampu lagi membendung kekecewaannya yang mendalam terhadap pemerintah.
Bagi warga, jalan rusak bukan lagi sekadar hambatan, melainkan "jalur tengkorak" yang siap memakan korban kapan saja.
"Masyarakat sudah sangat kecewa! Jalan rusak ini dibiarkan tanpa perhatian serius. Banyak pengendara yang jatuh bergelimpangan, aktivitas ekonomi kami lumpuh dan terganggu. Jika terus-terusan begini, masyarakat berhak menilai bahwa Gubernur tidak becus menangani persoalan jalan," kecam Julpakor 45.
Desakan Evaluasi Total: Jangan Tunggu Nyawa Melayang!
Menyikapi situasi yang kian genting, LSM Penjara Indonesia DPD Lampung melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Mereka menuntut adanya evaluasi total terhadap keadilan distribusi infrastruktur di Pesawaran, khususnya poros Kedondong.