NAWACITAPOST.COM — Tata kelola keuangan dan pembangunan di Kabupaten Pesawaran, Lampung tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah pengakuan resmi bahwa kondisi finansial daerah sedang "sekarat" alias belum sehat, publik disuguhkan dengan ironi pemandangan kontras: anggaran miliaran rupiah untuk revitalisasi Gedung DPRD justru mulus melenggang, sementara infrastruktur dasar rakyat kecil harus tersendat hingga mengorbankan keselamatan generasi penerus bangsa.
Carut-Marut 'Sirup 12 M': Proyek Kelar, Bayar Ditunda
Salah satu raport merah yang mencuat adalah mandeknya sistem pembayaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), proyek jalan Desa Kububatu – Kota Jawa di Kecamatan Way Khilau yang bernilai fantastis, Rp12 Miliar, menyisakan persoalan besar.
Hi Davit Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran, blak-blakan mengakui bahwa Pemkab baru sanggup membayar sebesar 30 persen dari pagu anggaran.
Baca Juga: Siaga Satu Generasi! Gempuran Narkoba Diadang Sinergi Total Pemkab Siak dan LAN
"Sisanya? Terpaksa diutang dan ditunda pembayarannya ke tahun anggaran 2026," ungkap Hi Davit, pada Senin (25/5/2026) di ruang kerjanya, ketika dikonfirmasi wartawan Nawacitapost.com.
Dampak Nyata di Lapangan: Skema "tunda bayar" ini berimbas langsung pada kualitas dan ritme kerja kontraktor. Proyek senilai belasan miliar tersebut terpaksa dikerjakan secara dicicil dan bertahap untuk mengejar ketebalan jalan—dimulai dari Mei 2025 selama 157 hari kerja, lalu baru bisa dipertebal kembali pada Desember 2025.
Sederet Pemborosan di Dinas PUPR: Kompetensi Pegawai Dipertanyakan
Di tengah ketidakmampuan daerah melunasi hak rekanan proyek, publik justru dikejutkan dengan alokasi anggaran operasional dan eksternal Dinas PUPR yang dinilai mengalami pembengkakan dan pemborosan:
- Tagihan Listrik Kantor: Mencapai Rp144.000.000 per tahun (rata-rata Rp10.000.000 per bulan).
- Biaya Tenaga Ahli: Menelan anggaran Rp12.000.000 dan Rp292.000.000. Angka fantastis hingga ratusan juta ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat: Jika instansi ini masih sangat bergantung pada tenaga ahli luar dengan biaya jumbo, bagaimana dengan kompetensi dan kemampuan kerja para pegawai internal PUPR Pesawaran?
- Dinas Luar Kota Tetap Subur: Dianggarkan biaya perjalanan dinas tahun 2026 sebesar Rp319.000.000 yang tersebar di 12 kegiatan.
Ironi Bocah Hurun Menangis di TikTok vs Mewahnya Proyek Gedung Dewan
Kontrasnya prioritas pembangunan Pemkab Pesawaran tergambar jelas dari jeritan hati seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan. Melalui video yang viral di media sosial TikTok, bocah tersebut menangis dan memohon langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dibangunkan jembatan penyeberangan.
Setiap kali hujan turun dan air kali meluap deras akibat banjir, anak-anak di desa tersebut bertaruh nyawa dan kerap kali tidak bisa menyeberang untuk pulang-pergi ke sekolah. Namun, tangisan penerus bangsa ini diduga membentur dinding tebal sikap acuh tak acuh aparat setempat. Kepala Desa hingga Camat Teluk Pandan memilih bungkam dan mengabaikan konfirmasi pesan singkat yang dikirimkan oleh tim media. Muncul dugaan kuat di masyarakat, pemerintah desa pun sebenarnya sudah "bosan mengajukan" bantuan ke Pemkab karena kerap diabaikan.
Gedung DPRD Lebih "Seksi" ketimbang Jembatan Sekolah?
Ketika akses sekolah anak-anak terputus, data SiRUP PUPR 2026 justru menunjukkan fakta mengejutkan. Anggaran miliaran rupiah justru digelontorkan untuk memanjakan fasilitas para pejabat dan wakil rakyat:
Baca Juga: Genjot Infrastruktur Hingga Tertibkan Lapak Kurban, Ini 4 Poin Penting Arahan Plh Wali Kota Bekasi!
- Revitalisasi Gedung DPRD Kab. Pesawaran: Rp7.224.947.000.
- Perencanaan Revitalisasi Gedung DPRD: Rp300.000.000.
- Pengawasan Revitalisasi Gedung DPRD: Rp216.748.410.
- Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan: Rp150.000.000.
- Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDOS): Rp80.000.000.
Total anggaran hanya untuk memoles Gedung DPRD Pesawaran tersebut menembus angka Rp7,7 Miliar. Angka yang dinilai lebih dari cukup jika dialokasikan untuk membangun jembatan aman bagi anak-anak sekolah di Desa Hurun.