19 Tahun Pesawaran: Hilal Kemakmuran yang Redup di Tengah Boikot Politik dan Pusaran Korupsi

Di depan reruntuhan gedung, dengan suara bergetar penuh emosi, Mualim menuding bahwa para pemimpin yang bukan "putra daerah" telah mengabaikan simbol kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Suara Lantak Komisi E DPRD DKI: Jangan Jadikan Status Lahan Alasan Menelantarkan Warga Tanah Merah!

"Sepuluh tahun tidak pernah direhab, APBD Rp 1,3 triliun, uangnya ke mana?!" teriak warga dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Rakyat kini menjerit, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan audit total terhadap tata kelola keuangan di Kabupaten Pesawaran.

Wakil Bupati 'Menghilang', Hilal Kemakmuran Belum Tampak

Upaya untuk mencari titik terang dan klarifikasi atas karut-marut ini pun membentur dinding keras. Pada Selasa pagi (14/7/2026), wartawan Media Nawacita Indonesia mencoba mengonfirmasi situasi terkini kepada Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali.

Namun sayang, alih-alih memberikan jawaban gentleman, Wakil Bupati justru terpantau menghilang dan pergi meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinasnya bersama sejumlah petinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seolah menghindari kejaran pers.

Baca Juga: Marinus Gea Pimpin Komisi XIII DPR RI 'Gempur' Sengkarut Regulasi Daerah di Jawa Timur!

Sembilan belas tahun berdiri, Pesawaran kini berada di persimpangan jalan penuh duri. Di tengah kasus korupsi, boikot politik, dan runtuhnya fasilitas publik, "hilal kemakmuran" masih menjadi fatamorgana.

Kini, beban sejarah berada di pundak Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Mampukah mereka menyembuhkan luka Pesawaran, atau justru membiarkan kabupaten ini tenggelam dalam nestapa yang berkepanjangan? Rakyat menagih bukti, bukan sekadar janji saat pelantikan.(AMRULLOH)