daerah

Surat Utang Rp270 Juta Dibayar “Proyek 2024”, Muncul Pertanyaan Serius di Tengah Persiapan Periode Kedua Eri Cahyadi

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:53 WIB
Sebuah dokumen “Surat Pernyataan Komitmen” tertanggal 2 April 2024 memunculkan pertanyaan serius mengenai hubungan utang pribadi dengan proyek pembangunan pada tahun anggaran 2024 di Kota Surabaya.

Tetapi hal tersebut tidak otomatis membuktikan adanya hubungan antara surat utang dengan Eri Cahyadi maupun Pemkot Surabaya.

Yang menjadi sorotan justru “utang dibayar proyek”

Jika surat tersebut hanya berisi pengakuan utang Rp270 juta, persoalannya pada dasarnya merupakan persoalan perdata antara dua pihak.

Tetapi kalimat “membayar dengan proyek pembangunan pada tahun anggaran 2024” membuat konstruksinya berbeda.

Sebab proyek pembangunan (jika yang dimaksud merupakan proyek pemerintah) bukanlah aset pribadi yang bebas diberikan oleh seseorang.

Proyek pemerintah harus melalui mekanisme pengadaan, dengan perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, kontrak dan pembayaran sesuai ketentuan.

Pemkot Surabaya sendiri pada 2024 menerapkan kontrak kinerja kepada pejabat perangkat daerah dan menekankan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak serta evaluasi berkala.

Pertanyaan berikutnya menjadi sangat sederhana:

Bagaimana mungkin sebuah utang pribadi dijanjikan dibayar menggunakan proyek pembangunan?

Apabila proyek itu ternyata proyek swasta, persoalannya berbeda.

Tetapi apabila proyek tersebut merupakan proyek yang dibiayai APBD Kota Surabaya, maka surat itu berpotensi menjadi pintu masuk untuk menguji ada tidaknya pengaturan proyek, konflik kepentingan, gratifikasi, atau bentuk transaksi lain.

Rp270 juta: Kebetulan atau nilai proyek?

Angka Rp270 juta dalam surat juga layak ditelusuri. Bukan berarti setiap proyek senilai Rp270 juta berkaitan dengan surat tersebut. Namun secara investigatif, nilai tersebut dapat dijadikan titik awal pencarian.

Data pengadaan pemerintah memungkinkan dilakukan pencocokan:

- paket proyek pembangunan tahun 2024;
- nilai pagu;
- HPS;
- SKPD pemilik pekerjaan;
- pemenang/pelaksana;
- tanggal kontrak;
- nilai kontrak;
- lokasi pekerjaan;
- perusahaan penyedia;
- direksi perusahaan;

serta pihak yang mengendalikan atau menerima manfaat pekerjaan.

Jika ditemukan paket proyek dengan nilai yang sama atau mendekati Rp270 juta dan terdapat hubungan dengan pihak-pihak dalam surat, maka bobot informasi tersebut berubah secara signifikan.

Halaman:

Terkini