Agoeng mengaku paling banyak menerima laporan dari warga Daerah Pemilihan (Dapil) IV Surabaya, meski ia meyakini persoalan serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain.
"Di Dapil 4 banyak sekali laporan seperti ini. Saya yakin bukan hanya di Dapil 4, hampir seluruh Surabaya ada kasus serupa," ujarnya.
Ia menyebut hingga kini belum terlihat langkah perbaikan yang signifikan dari pemerintah daerah terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai hasil pengelompokan desil.
Karena itu, Agoeng meminta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turun langsung mengevaluasi proses pendataan yang menjadi dasar penyusunan DTSEN.
"Wali kota harus turun tangan sendiri. Perencanaan ada di pimpinan, pelaksanaan ada di bawah. Kalau banyak laporan seperti ini, harus segera dievaluasi," pungkasnya.
Sistem Desil Jadi Penentu Bantuan
Pemerintah pusat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis berbagai program bantuan sosial. Dalam sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil, di mana Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Status desil menjadi salah satu acuan penyaluran berbagai bantuan pemerintah, seperti bantuan pangan, bantuan sosial, hingga sejumlah program perlindungan sosial. Karena itu, akurasi pendataan menjadi faktor krusial agar tidak terjadi kesalahan sasaran yang merugikan masyarakat miskin. ***
