NAWACITAPOST.COM – Ratusan miliar rupiah uang rakyat sudah ditanam. Janji besar pernah digembar-gemborkan. Namun yang tersisa hari ini hanyalah kios-kios terkunci, los kosong, bangunan kusam, dan suasana bak kota mati. Itulah potret mengenaskan Pasar Induk Modern Puspa Agro di Jemundo, Sidoarjo, proyek kebanggaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kini lebih layak disebut monumen kegagalan investasi daerah.
Alih-alih menjadi pusat perdagangan hasil pertanian terbesar di Jawa Timur, Puspa Agro justru kehilangan denyut kehidupan. Pedagang satu per satu angkat kaki. Pembeli nyaris tak terlihat. Bangunan megah yang dibangun dengan suntikan modal daerah berubah menjadi aset yang tak mampu memberi manfaat sebanding dengan uang rakyat yang telah digelontorkan.
Ironisnya, ketika publik mempertanyakan ke mana arah pengelolaan aset bernilai ratusan miliar tersebut, jawaban yang muncul justru keheningan. Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai kondisi Puspa Agro dan pertanggungjawaban atas investasi daerah yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
Diamnya manajemen justru memunculkan pertanyaan yang semakin besar. Mengapa BUMD enggan memberikan penjelasan kepada masyarakat, sementara modal yang dikelola berasal dari APBD Jawa Timur? Bukankah setiap rupiah uang rakyat semestinya dipertanggungjawabkan secara terbuka?
Sejak diresmikan pada 2010 melalui PT Puspa Agro sebagai anak usaha PT JGU, pasar ini diproyeksikan menjadi pusat distribusi hasil pertanian modern. Petani dijanjikan rantai distribusi yang lebih pendek, harga lebih baik, dan pasar yang lebih luas. Konsepnya terdengar menjanjikan. Sayangnya, realisasi jauh panggang dari api.
Kini, sebagian besar blok perdagangan justru kosong. Banyak kios tak lagi berpenghuni. Fasilitas yang dibangun dengan biaya besar terlihat tak terawat. Infrastruktur yang seharusnya menjadi penopang aktivitas ekonomi malah menjadi saksi bisu gagalnya menghadirkan pusat perdagangan yang hidup.
Persoalan akses menuju kawasan yang dinilai kurang mendukung serta minimnya aktivitas perdagangan membuat para pelaku usaha memilih hengkang. Akibatnya, kawasan yang semula dipromosikan sebagai pusat agrobisnis modern berubah menjadi ruang kosong yang terus menyedot biaya pemeliharaan.
Di tengah sorotan tersebut, PT JGU kini menggulirkan narasi baru. Kawasan Puspa Agro akan diubah menjadi Jatim Hub Nusantara Gateway, sebuah kawasan logistik dan dry port berbasis karantina terpadu yang diklaim pertama di Indonesia.
Gagasan baru itu memang terdengar menjanjikan. Namun publik berhak bertanya, apakah ini benar-benar solusi, atau sekadar mengganti papan nama agar kegagalan lama terlupakan? Jangan sampai proyek baru hanya menjadi bungkus baru untuk menutupi persoalan lama yang tak pernah diselesaikan.
Pergantian konsep bisnis bukanlah jawaban apabila evaluasi terhadap proyek sebelumnya tidak pernah dibuka secara terang-benderang. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar jargon transformasi, melainkan penjelasan mengapa investasi ratusan miliar itu gagal mencapai tujuan awalnya dan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah pasar induk. Yang dipertanyakan adalah akuntabilitas pengelolaan uang rakyat. Ketika proyek bernilai ratusan miliar berujung mati suri, sementara pejabat dan pengelolanya memilih diam, publik tentu berhak curiga bahwa ada sesuatu yang belum dijelaskan secara utuh. ***
