NAWACITAPOST.COM – Kota Surabaya tampaknya tak pernah kehabisan nama untuk program pembangunan kampung. Setelah gaung Kampung Madani meredup tanpa jejak keberhasilan yang jelas, pembahasan Raperda Kampung Cerdas yang digagas DPRD justru berjalan lambat dan sempat mandek bertahun-tahun. Di tengah situasi itu, Pemkot Surabaya meluncurkan Kampung Pancasila secara besar-besaran di 1.360 RW.
Persoalannya bukan pada nama program. Persoalannya adalah ukuran keberhasilan dan dasar hukum yang menjadi pijakan. Kampung Pancasila memang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025 dan diklaim sebagai wadah penyelesaian masalah sosial, ekonomi, lingkungan hingga budaya di tingkat RW. Namun hingga kini belum terlihat indikator baku yang bisa digunakan publik untuk mengukur apakah program tersebut berhasil atau sekadar menjadi slogan baru pemerintahan.
Di sisi lain, DPRD Surabaya justru mendorong lahirnya Kampung Cerdas melalui Raperda yang disiapkan sebagai payung hukum seluruh kampung tematik di Kota Pahlawan. Pansus bahkan menyebut regulasi tersebut penting untuk menciptakan peta jalan, indikator, pendampingan, hingga target hasil yang terukur.
Ironisnya, Raperda Kampung Cerdas sempat mandek sekitar tiga tahun sejak 2022 sebelum kembali dibahas pada 2025–2026. DPRD sendiri mengakui pembahasannya berjalan lambat dan masih mencari formulasi leading sector yang tepat.
Publik pun berhak bertanya: mengapa ketika regulasi Kampung Cerdas belum selesai, justru muncul Kampung Pancasila dengan peluncuran besar-besaran?
Jika Kampung Cerdas ingin menjadi kerangka pembangunan kampung berbasis smart city dan teknologi, sementara Kampung Pancasila membawa semangat gotong royong dan nilai kebangsaan, seharusnya keduanya bisa disinergikan. Yang terjadi justru terkesan seperti dua gerbong berbeda yang berjalan di rel masing-masing.
Tak sedikit awak media dan masyarakat menilai situasi ini lebih menyerupai perebutan panggung kebijakan ketimbang perlombaan menghasilkan dampak nyata.
Kampung Pancasila identik dengan legacy pemerintahan Wali Kota Eri Cahyadi, sedangkan Kampung Cerdas lahir dari inisiatif legislatif. Ketika ego kelembagaan lebih menonjol daripada integrasi program, warga akhirnya hanya menjadi penonton pergantian label.
Sejarah pembangunan Surabaya sebenarnya sudah penuh dengan berbagai "kampung tematik". Ada kampung wisata, kampung kreatif, kampung hijau, kampung budaya hingga kampung digital. Namun pertanyaan yang jarang dijawab adalah berapa banyak yang benar-benar tumbuh mandiri setelah seremoni peresmian selesai?
Seorang pakar tata kota pernah menyebut fenomena ini sebagai "inflasi program", yaitu ketika pemerintah lebih sibuk menciptakan identitas baru daripada mengevaluasi hasil program lama. Akibatnya, setiap pergantian momentum melahirkan nama baru, tetapi masalah lama tetap tinggal.
Kalau memang Kampung Pancasila menjadi solusi masa depan, tunjukkan indikatornya. Berapa angka kemiskinan yang turun? Berapa konflik sosial yang terselesaikan? Berapa UMKM yang naik kelas?
Kalau Kampung Cerdas dianggap jawaban menuju smart city, percepat regulasinya dan jangan biarkan tersandera tarik-menarik kepentingan politik.
Warga Surabaya tidak membutuhkan kompetisi antarprogram. Warga membutuhkan hasil. Dan hasil tidak pernah lahir dari lomba membuat papan nama kampung. Ia lahir dari kebijakan yang jelas, terukur, dan berani dievaluasi. Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah satu tradisi lama: ganti nama program, ganti spanduk, lalu menunggu program berikutnya datang dengan nama yang lebih keren. ***
Penulis : Nawi
