Layanan Digital dari Lahir hingga Pensiun
Herman menuturkan, pemanfaatan SADA JABAR ke depan tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal pemerintah. Platform tersebut juga diharapkan membuat masyarakat semakin mandiri dalam mengakses berbagai layanan publik.
Ia membayangkan layanan pemerintahan dapat terhubung secara digital sepanjang perjalanan hidup masyarakat, mulai dari kelahiran, pendidikan, mencari pekerjaan, menjalankan usaha, hingga memasuki masa pensiun.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” ujarnya.
Bahkan, setelah seorang anak lahir, sejumlah layanan administrasi kependudukan diharapkan dapat diproses secara digital dan lebih cepat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” kata Herman.
Meski demikian, transformasi digital bukan berarti menghapus pelayanan tatap muka. Pemprov Jabar tetap menyiapkan layanan manual di tingkat desa dan kecamatan untuk memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap mendapatkan pelayanan.
Herman juga menyebut platform digital nantinya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi, minat, potensi, dan kebutuhan masing-masing anak.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga dapat membantu masyarakat menentukan pilihan pendidikan, pekerjaan, hingga pengembangan ekonomi.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.
Aparatur Diminta Beradaptasi
Herman menekankan bahwa penerapan transformasi digital membutuhkan perubahan pola pikir aparatur pemerintahan.
Ia meminta para asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak memandang teknologi sebagai sesuatu yang hanya dapat dikuasai generasi muda.
Pemprov Jabar akan melibatkan kepala bagian untuk membantu aparatur memahami sekaligus mengoperasikan platform SADA JABAR. Dukungan teknis juga akan diberikan agar pemanfaatannya dapat diterapkan dalam pekerjaan pemerintahan sehari-hari.
Pengembangan SADA JABAR, kata Herman, juga akan dilanjutkan dengan sejumlah perangkat pendukung.
Pemprov Jabar tengah menyiapkan konsep “smart people” bagi masyarakat sebagai pasangan dari konsep “smart ASN” bagi aparatur pemerintahan.
Tujuannya adalah membangun masyarakat yang semakin mampu mengambil keputusan dan mengakses layanan publik secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Artikel Terkait
Kontrak Payung Pemkot Surabaya: Siapa yang Untung, Siapa yang Ditekan?
Kunjungan Kerja Menteri PPPA Dan Tim Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Di Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo
Polresta Sidoarjo dan Masyarakat Doa Bersama Untuk Kesembuhan Santri Ponpes Manbaul Hikam
Pemprov Jatim Bebaskan Pajak Rp965 Juta, 461 Ribu Objek Pajak Manfaatkan Keringanan
Jabar Perkuat Link and Match SMA-SMK dengan Industri untuk Perluas Serapan Tenaga Kerja