Bagi Wildan, program ini adalah "pilar penyangga" yang krusial untuk memecah konsentrasi massa di sekolah negeri favorit. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lepas tangan setelah bermitra.
Baca Juga: Bau Menyengat dan Serbuan Lalat: Jeritan Warga Kedondong di Tengah Bayang-Bayang Tanda Tangan Sang Kades"Program 61 SMP Swasta gratis ini adalah solusi cerdas, tapi eksekusinya harus dikawal secara radikal! Distribusi sekolah mitra harus merata, kualitas layanannya harus distandarisasi, dan aliran anggarannya wajib diawasi ketat agar tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan," imbuh legislator Fraksi PKB tersebut.
Menuju Ekosistem Pendidikan yang Adil Substantif
Di akhir pernyataannya, Wildan Fathurrahman, S.Kep, Ns, M.H., menantang Pemerintah Kota Bekasi untuk melangkah lebih berani. Baginya, kesuksesan SPMB 2026 tidak diukur dari seberapa tertib sistem digitalnya, melainkan dari seberapa adil sistem tersebut memperlakukan hak pendidikan setiap anak di Kota Bekasi.
"Empat agenda strategis: penguatan validasi domisili, pemerataan kualitas sekolah, peningkatan literasi digital, dan suksesnya program SMP swasta gratis harus berjalan beriringan. Jika tidak, kita hanya mengulang kegagalan lama dengan bungkus yang baru. Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan berdiri di garis depan memastikan hak pendidikan rakyat terpenuhi secara adil dan merata," pungkas Wildan dengan optimisme tinggi.
Artikel Terkait
Jenderal Bintang Satu Terseret Pusaran Korupsi 'Ompreng' Program MBG!
Dinamika Kursi Sekda NTT: Iwantonius Miha Njurumana Suarakan Kepastian Hukum dan Stabilitas Birokrasi!
’NKRI Bisa Bubar di SPBU!’ — Umbu Pajaru Lombu Kritik Keras Pergub NTT Soal Larangan Pertalite Plat Luar
‘Konspirasi Omerta’ di Padangsidimpuan: Air Mata Korban Banjir Bandang Diduga Jadi Ladang Korup Ratusan Miliar Rupiah!
Badai Korupsi Makan Bergizi Gratis, Kejagung Didesak Periksa Walikota Padangsidimpuan!