Gejolak SPMB Kota Bekasi 2026: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Desak Reformasi Nyata, Bukan Sekadar Ganti Nama!

NAWACITAPOST.COM – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bekasi tahun 2026 kini tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah transisi besar dari sistem PPDB lama menuju SPMB yang diklaim lebih inklusif, realitas di lapangan justru menghadirkan drama dan dinamika sosial yang menguji keadilan akses pendidikan bagi masyarakat.

Menanggapi gejolak ini, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wildan Fathurrahman, S.Kep, Ns, M.H., angkat bicara dengan nada tegas dan kritis. Ia menekankan bahwa perubahan nama sistem tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keberanian untuk melakukan reformasi substantif.

"SPMB 2026 jangan sampai hanya menjadi transformasi prosedural di atas kertas. Masyarakat butuh keadilan yang nyata, bukan sekadar perubahan istilah dari PPDB menjadi SPMB!" tegas Wildan Fathurrahman.

Baca Juga: Dari Layar HP ke Jantung Hati: Kisah Vida, Perjuangan Lumpuh Sejak Remaja yang Mengguncang TikTok Lampung Selatan!

Desain Regulasi yang Ambisius vs Realitas Lapangan yang Penuh Celah

Secara normatif, SPMB 2026 dirancang dengan struktur proporsional yang ambisius:

• Jalur Domisili: 43–45% (Porsi terbesar untuk kedekatan akses)

• Jalur Afirmasi & Prestasi: Masing-masing 25% (Penghargaan bagi warga kurang mampu dan siswa berprestasi)

• Jalur Mutasi: 5%

Namun, politisi muda PKB ini menyoroti adanya jurang pemisah yang dalam antara desain kebijakan yang indah tersebut dengan karut-marut implementasi di lapangan. Wildan membongkar tiga tantangan krusial yang saat ini menjepit warga Kota Bekasi:

1. Distorsi Data Domisili: Maraknya praktik "akrobat" dokumen kependudukan menjelang pendaftaran demi mengejar kuota zonasi. Validasi dokumen dinilai belum menyentuh kondisi sosial riil masyarakat.

2. Ketimpangan Kualitas Sekolah: Sekolah negeri tertentu tetap menjadi "rebutan" yang memicu penumpukan pendaftar, sementara sekolah lain sepi peminat karena standarisasi kualitas yang belum merata.

3. Infrastruktur Digital yang 'Kengah': Server yang tumbang pada periode puncak pendaftaran memicu tekanan psikologis bagi orang tua murid yang berkejaran dengan waktu.

Baca Juga: Fajar Baru Rohani di Tapanuli Selatan, Pos PI Simarlela Resmi Berdiri di Tengah Gemuruh KKR!

Sorotan Tajam Wildan Fathurrahman: "Sistem Digital Bagus, Tapi Pengawasan Lapangan Longgar!"

Sebagai pimpinan Komisi IV yang membidangi pendidikan, Wildan Fathurrahman mengapresiasi langkah digitalisasi Pemkot Bekasi demi transparansi. Namun, ia memberikan catatan tebal bahwa teknologi tanpa pengawasan berlapis hanya akan melahirkan ketidakadilan baru.

"Kami di DPRD melihat adanya variasi interpretasi aturan di tiap satuan pendidikan. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik. Konsistensi dan pengawasan ketat adalah harga mati agar tidak ada celah permainan di bawah meja," ujar Wildan dengan dramatis.

Baca Juga: Skandal Internet Sultan Pesawaran: LDM Bungkam, APH Diminta Turun Tangan!

Solusi Strategis: Kawal Ketat 61 SMP Swasta Gratis!

Melihat keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selalu menjadi akar masalah saban tahun, Wildan Fathurrahman mendorong optimalisasi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Program strategis yang menggandeng sekitar 61 SMP Swasta di Kota Bekasi ini ditargetkan mampu menampung 4.000 siswa dengan pembiayaan penuh dari pemerintah daerah.