NAWACITAPOST.COM — Di tengah ambisi besar menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, badai efisiensi anggaran justru mengintai. Kebijakan penghematan yang membayangi Kementerian Ekonomi Kreatif memicu reaksi keras dari parlemen.
Samuel Wattimena Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PDIP secara tegas memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah memangkas alokasi dana untuk sektor yang kini digandrungi generasi muda tersebut.
Samuel menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara membabi buta, terutama pada sektor vital yang sedang mekar dan menjadi tumpuan masa depan.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Program ini pun dijalankan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM,” kata Samuel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Anak Muda Butuh Ekosistem, Bukan Pemotongan
Perkembangan pelaku ekonomi kreatif saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Kreativitas anak muda yang dipadukan dengan teknologi telah berhasil menciptakan unit bisnis berdaya saing tinggi. Dampak berantai (multiplier effect) dari sektor ini pun nyata, menggerakkan pariwisata, perdagangan, hingga UMKM.
Namun, potensi raksasa ini terancam mati suri jika dukungan dana dipangkas. Samuel memahami pentingnya tata kelola keuangan negara, tetapi kebijakan penghematan harus memiliki skala prioritas yang matang.
“Saya meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga nantinya target menjadikan sektor tersebut sebagai mesin pertumbuhan baru dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Menurut legislator PDIP ini, ekosistem ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi erat lintas kementerian—mulai dari pengembangan talenta, pembiayaan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pembukaan akses pasar.
Menyeimbangkan Efisiensi dan Investasi Masa Depan
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan pangan. Presiden mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2025 yang berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp112 triliun.
“BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun,” kata Prabowo.
Prinsip efisiensi dan investasi pada sektor potensial sebetulnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Pemerintah memang dituntut mengendalikan belanja negara, namun penghematan jangan sampai menahan laju sektor yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru.
Modal utama ekonomi kreatif adalah gagasan, inovasi, dan keberanian anak muda. Namun, ide terbaik sekalipun tidak akan berjalan tanpa dukungan konkret. Jika pemerintah serius menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru, mesin tersebut tidak bisa dipaksa melaju kencang jika bensinnya terus dikurangi.