Sabtu, 21 November 2026

Pajak Kurang Rp514 Triliun, DPR Desak Pemerintah Sasar Pengusaha Besar, Bukan UMKM

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Sabtu, 21 November 2026 | 20:44 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK. (Dok. DPR RI)
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK. (Dok. DPR RI)
 
NAWACITAPOST.COM — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK secara tegas mendesak pemerintah untuk segera melakukan perluasan basis penerimaan negara dengan membidik sektor korporasi dan usaha berskala besar.
 
Langkah strategis dan berani tersebut dinilai sangat krusial guna menutup celah kekurangan (shortfall) penerimaan pajak yang tercatat mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp514 triliun, pada kurun waktu krusial November hingga Desember 2026 demi mengamankan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, akselerasi pengejaran target penerimaan negara di penghujung tahun anggaran ini tidak boleh ditempuh melalui jalan pintas yang justru mengorbankan daya beli masyarakat.
 
 
Ia memperingatkan pemerintah agar tidak membebani konsumen akhir maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan berbagai pungutan yang memberatkan perputaran ekonomi akar rumput.

Sebaliknya, otoritas fiskal diminta untuk mengerahkan seluruh instrumen kebijakan dan pengawasannya guna menggali potensi penerimaan dari berbagai aktivitas bisnis raksasa yang selama ini dinilai belum tergarap secara optimal.

"Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).
 
 
 

 
 

Potensi Besar Sektor Raksasa dan Keberanian Eksekusi

Amin meyakini bahwa ruang fiskal dari sektor korporasi besar di Indonesia masih sangat luas untuk dieksplorasi.
 
Apabila pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat serta keberanian dalam mengeksekusi kebijakan di lapangan, maka penambalan defisit penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun 2026 bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

“Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani," tegasnya.

Untuk memperkuat argumennya, politisi yang membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan ini merujuk pada keberhasilan langkah penindakan tegas yang dilakukan oleh satuan tugas aparat penegak hukum belakangan ini.
 
 
Menurut catatannya, operasi penindakan tersebut terbukti mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah dari sektor-sektor strategis yang selama bertahun-tahun dikenal sulit tersentuh oleh hukum maupun kewajiban negara.

Amin menilai bahwa pendekatan dan keberanian serupa harus segera diadopsi dan diterapkan secara konsisten dalam kerangka penegakan regulasi perpajakan nasional, sehingga tercipta keadilan fiskal antara pelaku usaha kecil dan pemodal besar.
 

Mitigasi Celah Kebocoran dan Pengawasan Internal Aparatur

Selain mendesak perluasan objek dan subjek pajak pada sektor usaha besar, Amin juga memberikan sorotan tajam terhadap aspek tata kelola serta integritas internal di lingkungan otoritas perpajakan.
 
Ia menekankan bahwa upaya menggenjot penerimaan negara akan menjadi sia-sia apabila keran kebocoran di tingkat birokrasi tidak segera ditutup rapat.
 

Dalam pandangannya, penguatan sistem pengawasan terhadap aparatur perpajakan merupakan prasyarat mutlak.
 
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada ruang bagi oknum aparat pajak untuk melakukan kongkalikong atau bekerja sama dengan para pengusaha besar dalam mengakali kewajiban perpajakan, sebuah praktik penyimpangan yang berpotensi besar menggerus penerimaan kas negara secara masif.

"Ditegakkanlah regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya,” tuturnya.

Menutup keterangannya, legislator yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut kembali menegaskan optimismenya terhadap pencapaian target APBN 2026.
 
Menurutnya, kunci utama keberhasilan fiskal negara terletak pada penegakan hukum yang tanpa pandang bulu serta bersihnya aparatur negara dari berbagai bentuk penyelewengan wewenang.

“Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak," tambah Amin.(Fifi Abdurahman)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini