SURABAYA NAWACITAPOST.COM – Skandal dugaan korupsi di tubuh Perseroda Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tak boleh berhenti hanya pada penetapan empat tersangka. Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (GEMPAR JATIM) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk menelusuri pihak-pihak eksternal yang disinyalir ikut menikmati aliran uang perusahaan daerah tersebut.
Dengan nilai kerugian keuangan negara sementara mencapai Rp3,27 miliar berdasarkan audit BPKP Jawa Timur, perkara ini dinilai bukan sekadar persoalan penyimpangan keuangan biasa. Skandal tersebut justru membuka pertanyaan besar tentang bagaimana uang perusahaan milik daerah bisa diduga diselewengkan hingga miliaran rupiah tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal Pemerintah Kota Surabaya.
Ketua Umum GEMPAR JATIM, Zahdi, S.H., menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kejati Jatim untuk mengusut perkara tersebut sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada empat tersangka dari unsur direksi, badan pengawas, dan advokat, sementara kemungkinan adanya aktor intelektual maupun penerima aliran dana lainnya belum terungkap.
"Publik Surabaya jangan hanya disuguhi tumbal di level pelaksana. Kami mendukung Kejati Jatim membongkar seluruh jaringan kejahatan ini, termasuk menelusuri dugaan aliran dana kepada oknum anggota Komisi B maupun pimpinan DPRD Surabaya. Jika memang ada yang menikmati uang perusahaan daerah, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Zahdi dalam pernyataan sikap resminya, Jumat (20/11/2026).
GEMPAR JATIM secara khusus menyoroti dugaan aliran dana honorarium kepada oknum anggota dewan tanpa disertai surat keputusan (SK), serta kemungkinan adanya aliran dana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Zahdi mendesak penyidik menggunakan pendekatan follow the money untuk menelusuri ke mana uang perusahaan daerah mengalir dan siapa saja yang diduga menikmatinya.
Menurut GEMPAR JATIM, penyidikan juga perlu mendalami kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum. Termasuk mengusut dugaan rekayasa kontrak jasa hukum fiktif yang dalam pernyataan sikap organisasi tersebut dikaitkan dengan kemungkinan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Tak hanya menyoroti pihak yang diduga menikmati aliran dana, GEMPAR JATIM juga melontarkan kritik keras terhadap Inspektorat Kota Surabaya. Lembaga yang seharusnya menjadi benteng pengawasan internal pemerintah daerah itu dipertanyakan efektivitasnya setelah dugaan pencairan dana fiktif bernilai miliaran rupiah dan belanja operasional tanpa pertanggungjawaban mencuat dalam perkara KBS.
"Bagaimana mungkin dugaan penyimpangan keuangan sampai miliaran rupiah bisa lolos? Di mana fungsi pengawasan dan audit preventif Inspektorat? Jangan sampai lembaga pengawasan hanya terlihat bekerja di atas kertas, tetapi gagal mendeteksi persoalan serius di tubuh BUMD," demikian sikap tegas GEMPAR JATIM.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) Perseroda PDTS KBS. Institusi yang seharusnya mengawasi jalannya perusahaan justru ikut menjadi sorotan setelah salah satu unsur pengawas terseret sebagai tersangka. Kondisi ini dinilai menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan perusahaan milik daerah.
GEMPAR JATIM mendesak Wali Kota Surabaya selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) segera mengevaluasi dan merombak total jajaran Dewan Pengawas maupun Direksi PDTS KBS. Bahkan, organisasi tersebut meminta jajaran yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dicopot demi menyelamatkan aset dan marwah perusahaan kebanggaan warga Surabaya.
Organisasi ini juga mengingatkan agar tidak ada upaya menjadikan pengembalian uang sebagai jalan untuk memutihkan perkara pidana. Isu pengembalian honorarium oleh oknum anggota dewan kepada pihak manajemen KBS, menurut GEMPAR JATIM, tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Hal itu merujuk Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
GEMPAR JATIM menyatakan siap mengawal proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar terbebas dari intervensi politik maupun transaksi kepentingan.
Bagi GEMPAR JATIM, perkara KBS bukan hanya soal berapa miliar uang negara yang diduga diselewengkan, melainkan juga soal siapa yang membiarkan, siapa yang gagal mengawasi, dan siapa yang diduga ikut menikmati hasilnya.
Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh rangkaian perkara. Sebab, jika penyidikan hanya berhenti pada empat tersangka, sementara dugaan aliran dana kepada pihak lain tidak ditelusuri secara tuntas, pertanyaan tentang keadilan justru akan semakin besar.