Gema Peringatan dari Kalimalang: Fraksi PKB Bongkar Borok Klasik dan Tuntut Reformasi Total Kota Bekasi

NAWACITAPOST.COM — Suasana di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi mendadak mencekam saat agenda rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 digelar. Bukan sekadar seremoni rutin, momentum ini menjadi panggung bagi Fraksi PKB untuk meledakkan kritik pedas sekaligus tuntutan radikal terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

Ketua Fraksi PKB, Alit Jamaludin, berdiri di hadapan awak media dengan raut wajah serius, membawa tumpukan catatan yang disebutnya sebagai "Rapor Merah" sekaligus "Peta Penyelamatan" bagi kota berjuluk Kota Patriot ini.

Banjir Menahun: Antara Janji dan Kenyataan yang Tenggelam

Sektor infrastruktur menjadi peluru pertama yang ditembakkan Alit. Ia mengecam lambatnya penanganan banjir yang masih menjadi momok menakutkan bagi warga.

Baca Juga: Rayakan Milad ke 24, Warga PSHT Ranting Patianrowo Ramaikan Media Sosial

"Rakyat sudah lelah dengan janji-janji penanggulangan banjir yang seolah hanya menjadi ornamen politik. Kami menuntut percepatan pembangunan folder di titik-titik rawan yang selama ini diabaikan. Ini bukan lagi soal estetika kota, ini soal nyawa dan martabat warga yang terus terendam," tegas Alit dengan nada serius.

Darurat Tata Ruang: Investor "Buta" dan Ruang Hijau yang Tergadai

Lebih jauh, Alit membongkar carut-marutnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga tahun 2044. Ia menuding adanya pembiaran masif terhadap pelanggaran tata ruang, di mana kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) justru "disulap" menjadi beton-beton bisnis yang angkuh.

Ciputra Developmen

PKB mendesak pemerintah untuk berhenti menjadi penonton dan segera melakukan sosialisasi masif serta penertiban berdarah-dingin terhadap siapa pun yang menabrak aturan. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, Bekasi diprediksi akan menjadi rimba beton yang menyesakkan.

Baca Juga: Pendeta Otoli Zebua Respon Pernyataan JK: Beliau Mungkin Kurang Memahami Esensi Kasih dalam Alkitab

Lonceng Kematian di Bantargebang dan Krisis Pendidikan

Kritik tajam PKB juga menyasar sektor lingkungan dan sosial yang dianggap berada di ambang kolaps:

1. Bom Waktu Bantargebang: Kondisi TPST Bantargebang kini berada dalam status kritis. Alit memperingatkan ancaman longsor dan bencana ekologi yang bisa meledak kapan saja jika mitigasi bencana tidak segera dirombak total.
2. Ketimpangan Pendidikan: Di tengah gemerlap mal, anak-anak di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, masih meratap karena kekurangan gedung SMP. Fraksi PKB menuntut keadilan ruang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru segera.
3. Kesejahteraan Rohani: Di balik aspek teknis, PKB menyelipkan "suara langit" dengan mendesak realisasi insentif bagi guru ngaji—benteng terakhir moralitas kota yang selama ini kerap terabaikan kesejahteraannya.

Pajak Bocor, PAD Sekarat

Dari sisi finansial, Alit Jamaludin mencium aroma kebocoran pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reformasi tata kelola pajak barang dan jasa tertentu menjadi harga mati. PKB mencium adanya celah-celah transaksional yang menghambat optimalisasi kas daerah.

Baca Juga: Adopsi AI di Indonesia Masih Rendah, Menaker: Pekerja Wajib Relevan dengan Teknologi